TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo, mengatakan telah mengajukan anggaran untuk bonus dan insentif lain bagi pegawai pajak berprestasi. Bonus ini dikucurkan untuk mengejar target penerimaan pemerintah. "Untuk memacu semangat, kalau cuma terima kasih mereka malas," kata dia di Gedung Parlemen, Selasa malam, 27 Januari 2015.
Pemberian penghargaan menjadi salah satu upaya untuk memacu semangat pegawai pajak. Selama ini, kata Mardiasmo, penerimaan pajak selalu dibawah target karena minimnya perhatian bagi pegawai. Bonus juga akan diberikan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberikan kontribusi besar. "Tentu harus mencapai target," ujar Mardiasmo. (Baca: Awal Tahun, 29 Pegawai Pajak Dihukum)
Rencana Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan memberikan bonus bagi pegawai yang berhasil meraih target pada Kamis atau Jumat mendatang. Mardiasmo mengatakan selain bonus lembaganya tengah menunggu Keputusan Presiden ihwal pemberian tunjangan khusus berdasarkan kinerja dalam mengejar raihan pajak. "Wajar mereka menerima itu. Tidak boleh merangkap kerja, keamanannya juga terancam." (Baca: Soal Pajak, Menkeu: Ini Bedanya dengan Singapura )
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Maruarar Sirait meminta pemerintah segera memisahkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai dari Kementerian Keuangan. Selama ini target yang dibuat pemerintah terlalu muluk, padahal secara kelembagaan masih berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, sehingga sulit melakukan rekrutmen pegawai, pengaturan anggaran, hingga melakukan terobosan. "Jangan-jangan kerjanya sudah maksimal tapi targetnya kegedean," kata dia.
JAYADI SUPRIADIN
Berita Terpopuler
Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak
Diminta Tegas Soal KPK, Jokowi Kutip Ronggowarsito
Anak Raja Abdullah Ini Ungkap Kekejaman Ayahnya
Berita terkait
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
4 hari lalu
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
5 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaMantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi
5 hari lalu
Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaIntip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers
18 hari lalu
Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun
19 hari lalu
Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.
Baca SelengkapnyaDugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan
26 hari lalu
Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional
27 hari lalu
Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan
28 hari lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.
Baca SelengkapnyaRamai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani
29 hari lalu
Yustinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaDJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir
29 hari lalu
DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.
Baca Selengkapnya