Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Anggota VII BPK Achsanul Qosasi, beri keterangan pada wartawan di kantor kementerian BUMN, Jakarta, 16 Januari 2015. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pertama kalinya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit meminta penjelasan pemerintah atas ketidakhadiran Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto, dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basyir dalam rapat penting ini.
"Besok, kami minta menteri yang ditugaskan untuk menghadirkan Menteri BUMN dan jajaran BUMN," ujarnya dalam pembukaan pembahasan RAPBNP di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 Januari 2015. (Baca: Menteri Rini: Jokowi Tak Campuri Pemilihan Bos PLN.)
Supit mempertanyakan alasan ketidakhadiran Menteri BUMN, serta Dirut PLN dan Pertamina. Padahal, dalam waktu bersamaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said justru menghadiri pembahasan pertama RAPBNP. "Ke depannya, saya harapkan kita bersama-sama melakukan pembahasan di sini," katanya.
Pembahasan RAPBN Perubahan ini, kata Supit, memiliki kekhususan sehingga diperlukan kehadiran semua menteri terkait dan pejabat negara. "Perlu kehadiran menteri terkait supaya perlu pemahaman bersama sehingga tidak ada salah komunikasi antara kementerian dan anggota komisi," katanya. (Baca: Alasan Rini Soemarno Pilih Sofyan Basir Pimpin PLN.)
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku ketua delegasi pemerintah menjelaskan ketidakhadiran Menteri Rini dalam pembahasan itu. Menurut dia, pada saat bersamaan sedang digelar rapat dengar pendapat dengan Komisi BUMN DPR.
