Franky Sibarani Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat dilantik di Istana Negara, 27 NOvember 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap melakukan uji coba perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu pagi ini, 15 Januari 2015. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan uji coba ini bertujuan mengetahui berbagai kendala perizinan di sejumlah kementerian sebelum layanan tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini.
Rencananya, uji coba diterapkan pada 135 perizinan di 19 kementerian dan lembaga, termasuk perizinan end to end di sejumlah sektor usaha, seperti kelistrikan, perindustrian, dan pertanian. “Investor di ketiga sektor usaha tersebut akan dimudahkan karena tidak perlu lagi keliling Jakarta untuk mengurus perizinan,” ujar Franky. (Baca : Kementerian Perindustrian Limpahkan Perizinan ke BKPM)
Adapun kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan ketiga sektor tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. Kementerian lain yang terkait adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (Baca : 5 Izin Sektor Energi Ini Dialihkan ke BKPM)
Franky menambahkan, perizinan lain yang bisa diperoleh investor melalui pelayanan satu pintu ini adalah perizinan serta rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu perizinan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata, jasa keamanan yang disediakan kepolisian, dan perizinan di bidang usaha kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. "Kami ingin memastikan, setelah resmi diluncurkan Bapak Presiden, tidak ada lagi kendala," ujarnya.
Berdasarkan informasi jadwal diberikan BKPM, uji coba ini akan dibuka langsung oleh Franky Sibarani pada pukul 09.00. Uji coba dilaksanakan di kantor pusat BKPM di Jalan Gatot Subroto 44, Jakarta Pusat. Beberapa menteri dan pejabat teras badan usaha milik negara diagendakan hadir dalam uji coba itu.
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
36 hari lalu
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
52 hari lalu
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.
