Seorang TNI AL berjaga saat ditenggelamkannya Kapal Ikan berbendera Vietnam di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal ini sesuai dengan instruksi Presiden, Jokowi untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan era Pemerintahan SBY, Freddy Numberi, mengatakan banyak kendala di balik penenggelaman kapal-kapal ilegal. Oleh karenanya, Freddy tak heran apabila banyak kapal asing pencuri ikan yang lolos dari penangkapan atau penenggelaman. (Baca: Soal Jet Amfibi, Begini respons Mantan KSAU)
"Pada zaman saya, ada kongkalikong antara aparat kami dengan nahkoda kapal ilegal," ujar Freddy ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Desember 2014. Freddy menjelaskan praktek kongkalikong beberapa dia temukan di internal unitnya. (Baca: Nelayan Demak Doakan Menteri Susi Sehat)
Pernah suatu kali, Freddy mendapati seorang nahkoda kapal patroli yang tak menangkap kapal ilegal selama satu bulan. Freddy kemudian mengganti nahkoda tersebut. Ternyata penggantinya langsung bisa menangkap kapal pencuri ikan. (Baca: Pengamat: Jet Amfibi Bukan Solusi Pencurian Ikan)
"Tidak menangkap kapal sama sekali jelas aneh, langsung saya pindahkan saja nahkoda itu ke darat," ujar Freddy. Dia menyarankan langkah serupa dapat ditiru Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo. (Baca: Tangguhnya Kapal TNI AL untuk Gempur Pencuri Ikan)
Freddy mengaku tak tahu detail bagaimana praktek kongkalikong itu terjadi. Kemungkinan, kata ia, ada petugas yang membocorkan lokasi hasil gelar patroli ke nahkoda kapal ilegal. (Baca: Berapa Biaya Patroli Kapal TNI AL per Hari?)
Selanjutnya: Kendala klasik <!--more--> Kendala lainnya adalah bahan bakar. Menurut Freddy, stok bahan bakar kapal patroli masih kurang. Akibatnya, memasuki bulan Oktober, kapal patroli sudah kesulitan menyisir laut Indonesia yang luas. "Wajar saja kalau banyak yang lolos, karena bahan bakar kurang. Padahal, titik-titik patrolinya sudah dipilih yang rawan saja seperti Natuna dan Arafura," ujar Freddy. (Baca: 6 Kapal Pencuri Ikan Antre Ditenggelamkan)
Koordinasi, kata Freddy, juga jadi kendala. Freddy berkata kerap kali perintah dari presiden tak tersampaikan dengan baik sehingga penenggelaman kapal tidak maksimal. Padahal, menurut Freddy, prosedur penenggelaman kapal sudah cukup sederhana. (Baca: 4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan)
Freddy mengatakan penenggelaman kapal selalu diawali dengan rapat gelar patroli yang kemudian hasilnya dilanjutkan kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk dibagi kepada nahkoda-nahkoda yang akan patroli. "Koordinasi ke bawah, ke kementerian dan TNI AL, seharusnya tak susah dan tinggal bagi wilayah patroli saja," ujar Freddy. (Baca juga: Begini Cara Deteksi dan Tindak Kapal Ilegal)
