Pengendara kendaraan bermotor mengalami kemacetan yang disebabkan amblesnya jalan Pantura kawasan Ciasem, Subang, Jawa Barat (20/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan lembaganya menggelar audit dengan tujuan tertentu (ADTT) untuk proyek penyelenggaraan jalan dan jembatan di pantai utara (Pantura) Jawa. Setelah selesai, Rizal mengatakan akan menyerahkan hasil audit pada Presiden Joko Widodo.
"Selain audit, kami juga akan memberi solusi, misalnya untuk mendorong percepatan selesainya jalan tol Trans Jawa," kata dia di kantornya, Kamis, 13 November 2014. (BPK Telisik Proyek Perbaikan Jalur Pantura).
Menurut Rizal, BPK pernah melakukan audit kinerja atas penyelengaraan jalan dan jembatan nasional tahun 2012 dan 2013. Hasilnya, kata Rizal, penyelenggaraan jalan dan jembatan di 10 provinsi belum dikelola secara efektif. Misalnya, BPK menilai bahwa kontrak berbasis kinerja (PBC) memiliki banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. "Seperti pada paket pekerjaan Ciasem-Pamanukan, Subang," ujarnya. (BPK Nilai Perbaikan Pantura Kesampingkan Kualitas).
Kemacetan di jalur Pantura yang kerap menimbulkan kecelakaan juga menjadi sorotan BPK. Menurut Rizal, pemerintah selalu menghadapi persoalan banyaknya korban jiwa di jalur Pantura saat mudik lebaran. Setelah audit selesai, BPK akan memberikan solusi berdasarkan kajian tertentu. "Mungkin nanti kami akan usulkan untuk membangun badan jalan khusus untuk sepeda motor," katanya.
BPK menemukan banyak masalah dalam proyek Pantura. Menurut Rizal, salah satu yang mencuat, ujar Rizal, adalah anggapan bahwa perbaikan jalan di Pantura adalah proyek abadi. Artinya, pengerjaan jalan di wilayah tersebut tidak pernah selesai dan kerusakannya selalu berulang. Karena itu, "BPK akan mengaudit pengerjaan jalan sepanjang 273 kilometer," tuturnya.
