Amblesnya oprit atau penghubung antara jalan dan jembatan di Jembatan Comal Jalur Pantura, Pemalang,Jateng, 18 Juli 2014. Amblesnya oprit di dua jalur jembatan penghubung Pemalang dan Pekalongan menyebabkan arus lalu lintas di Jalur Pantura lumpuh total. TEMPO/DINDA LEO LISTY
TEMPO.CO,Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan akan melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan proyek jalan dan jembatan nasional di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Anggota BPK bidang infrastruktur, Rizal Djalil, mengatakan audit itu akan selesai tiga bulan mendatang.
"Audit ini menerapkan aspek multidisplin, dari aspek finansial, sosiologis, dan teknis," kata Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 13 November 2014. (Baca juga: BPK Nilai Perbaikan Pantura Kesampingkan Kualitas)
BPK, kata Rizal, akan bekerja sama dengan pakar dari pusat penelitian serta beberapa kampus, seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Aspek sosiologis menjadi salah satu tinjauan audit karena jalur Pantura berdekatan dengan aktivitas masyarakat. "Audit ini akan sangat komprehensif," ujarnya.
Rizal juga menyoroti dana perbaikan jalur Pantura yang besar. Dia mencontohkan anggaran perbaikan Pantura tahun 2013 terserap Rp 228 miliar dari alokasi Rp 245 miliar. Sedangkan pada 2014 perbaikan Pantura dianggarkan Rp 424 miliar dan baru terserap Rp 293 miliar. (Baca: KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura)
Menurut Rizal, BPK pernah melakukan audit kinerja atas penyelengaraan proyek jalan dan jembatan nasional tahun 2012 dan 2013. Hasilnya, kata dia, disimpulkan bahwa penyelenggaraan proyek itu di sepuluh provinsi belum dikelola secara efektif. Salah satunya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja (PBC) yang memiliki banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. "Seperti pada paket pekerjaan Ciasem-Pamanukan," katanya.
