Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, punya usulan yang kontroversial. Susi yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha perikanan dan penerbangan, mengusulkan agar Indonesia keluar dari kelompok negara dengan perekonomian terbesar, G20.
Susi rupanya tak main-main dengan usulan ini, saat berdiskusi dengan pengusaha perikanan di kantornya, Selasa, 11 November 2014. Susi mengatakan telah menyurati Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Presiden Joko Widodo mengenai usulan ini. (Baca: Duta Besar Amerika untuk Indonesia Temui Susi).
Susi mengatakan Indonesia seharusnya keluar dari organisasi G20 karena Indonesia selalu menuai kerugian, terutama di sektor perikanan. Menurut Susi, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. "Gara-gara G20 kita tidak mendapatkan fasilitas 0 persen," kata Susi. (Baca juga: Soal Harga BBM, Susi dan Nelayan Beda Pendapat).
Susi mencontohkan, ekspor ikan tuna Indonesia mencapai US$700 juta. Karena dikenai tarif impor, Indonesia kehilangan pendapatan US$105 juta. Begitu juga dengan komoditas udang. Indonesia kehilangan US$150 juta dari total ekspor US$ 1,5 miliar. (Baca juga: Menteri Susi Ternyata Pernah Jadi Buronan Polisi).
Untuk itu, kata Susi, Indonesia lebih baik keluar daripada menjadi penggembira dalam kelompok G20. Susi mengatakan lebih baik menjadi negara berkembang agar memperoleh pemasukan yang signifikan. "Nanti saat rapat kabinet akan saya minta langsung ke presiden," ujar Susi.
