Petugas Paspampres melakukan pengamanan sekitar lokasi Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri di Dermaga 303, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bobby Gafur Umar meminta Presiden Joko Widodo menambah alokasi anggaran bidang maritim pada 2015. Sebab, kata dia, sektor kelautan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat untuk mengatasi ketertinggalan. (Baca: Himpunan Nelayan Desak Jokowi Percepat Tol Laut)
"Minimal pelabuhan di Indonesia memiliki standar internasional," kata Bobby dalam acara Sosialisasi Industri Engineering, Procurement, and Construction 2014 di Menara Bank Mega, Rabu, 29 Oktober 2014.
Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur pelabuhan beserta prasarana pendukungnya mampu meningkatkan kinerja sektor logistik nasional. Saat ini, kata Bobby, Indonesia berada pada posisi ke-53 dalam hal infrastruktur, naik dari peringkat ke-59 pada 2012. (Baca: 'Tol Laut' Butuh Perusahaan Induk Pelabuhan)
Kata Bobby, infrastruktur pelabuhan di Indonesia memang belum siap mendukung rencana pengembangan ekonomi di bidang maritim. Apalagi kapasitas rata-rata pelabuhan di Indonesia masih kecil dan hanya bisa menampung kapal bermuatan kecil di bawah 3 ribu twenty foot equivalent units (TEUs). "Sampai Irian hanya 300-400 TEUs, dengan waktu bongkar dua minggu," ujarnya.
Bobby juga mengingatkan Presiden Joko Widodo akan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi kelautan. Upaya ini seharusnya didukung oleh porsi anggaran yang jauh lebih besar. Porsi anggaran pembangunan yang didistribusikan pemerintah pusat selama ini tidak atau belum menghitung faktor potensi kelautan yang harus digali, tapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat, seperti jalan tol, bendungan, dan irigasi. "Politik anggaran semacam ini harus diubah," ujarnya. (Baca: Indonesia Tak Masuk Peta Perdagangan Maritim Dunia)
