TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan standardisasi produk 700 ribu industri kecil-menengah (IKM). Hal itu dilakukan untuk menghadapi persaingan global menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015. “Dari sekitar 6,8 juta, 700 ribu IKM itu yang termasuk sudah siap,” kata Gubernur Jatim Soekarwo seusai pertemuan bertema "Kesiapan Jatim dalam Menghadapi AFTA 2014" di Grahadi, Kamis, 28 Agustus 2014.
Ratusan ribu IKM itu, ujar Soekarwo, akan dimasukkan ke dalam program inkubasi usaha demi memenuhi standardisasi pasar bebas. “Di mobile laboratorium inkubator itu, standar kami benahi satu per satu.” Masing-masing IKM akan dioptimalkan agar semakin kompetitif. Di antaranya melalui UMKM Champion yang akan digelar untuk mendapatkan kelompok usaha kecil terbaik.
Soekarwo mengaku akan melakukan dua upaya dalam mempersiapkan Jatim menghadapi MEA. Pertama yakni nontariff barrier, berupa peningkatan standardisasi barang-barang yang masuk melalui Balai Besar Karantina Pertanian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Konsekuensinya, produk pertanian dan makanan kita ya standarnya harus tinggi juga, harus sama.”
Kedua, sistem pelayanan yang cepat melalui tracking system. “Kita bangun infrastruktur IT-nya, harus di-online kan semua ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.” Mulai sebelum barang masuk, saat pemrosesan, dan setelah barang-barang masuk ke pelabuhan.
Kepala Disperindag Jatim Hari Sasono menuturkan peningkatan pelayanan itu mutlak diperlukan guna mengejar target penguasaan perdagangan domestik. “Sekarang perdagangan nasional kita sudah kuasai 31 persen. Tahun 2015 nanti, harus bisa kuasai 40 persen.”
Standardisasi pun ditujukan untuk memfilter impor. Ekspor produk Jatim yang berbahan baku impor harus dikurangi. “Sebanyak 83 persen impor bahan baku penolong kita, 43 persennya adalah logam.”
Dengan membangun smelter, Jatim optimistis mampu menyelamatkan industri hulu. “Kalau industri hulu smelter sudah jadi, akan ada seratus jenis industri hilir yang bisa berkembang.”
