Ratusan kendaraan mengantri untuk mendapatkan solar di SPBU Bubaan, Semarang, Rabu (24/4). Kebijakan pembatasan solar membuat sejumlah SPBU yang memiliki stok solar langsung diserbu konsumen. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Madiun - Pembatasan waktu pembelian solar bersubsidi dikeluhkan petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Untuk mendapatkan bahan bakar tersebut, mereka harus mengantre beberapa jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). “Saya tadi menunggu selama dua jam lebih,” kata Paryono, petani asal Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, saat ditemui di SPBU Nglames, Rabu, 6 Agustus 2014.
Ratusan petani lainnya terlebih dulu mengantre dengan menjajarkan jeriken di dekat pompa bahan bakar. Setelah menunggu selama dua jam, mereka mendapatkan solar bersubsidi tanpa dibatasi. Paryono tetap mendapat 60 liter bahan bakar mesin diesel penyedot air yang digunakan untuk irigasi sawah.
Pada waktu tanam yang bertepatan dengan musim kemarau ini, kata Paryono, air yang mengalir dari saluran primer atauppun tersier tak mampu memenuhi kebutuhan tanaman padi di sebagian lahan sawah. Karena itu, Paryono dan sejumlah petani lain rela antre untuk mendapatkan solar di SPBU. “Karena tidak ada lagi yang menjual secara eceran.”
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun Suharno mengatakan kondisi tersebut menimbulkan gejolak di kalangan petani. Mereka khawatir solar menjadi langka dan beberapa hari ke depan subsidi akan dihilangkan. “Kalau subsidi dihapus, harganya jelas naik beberapa kali lipat, dan ini memberatkan petani.”
Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Madiun Agus Wiyono menilai antrean pembelian solar itu terjadi karena kepanikan petani. Sebab, ia melanjutkan, mereka menduga penjualan bahan bakar tersebut akan dikurangi oleh pemerintah. “Tidak ada pengurangan kuota, hanya pelayanannya saja yang dibatasi jamnya mulai jam 08.00 sampai 18.00.”
Menurut dia, antrean pembelian solar terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas kebijakan itu. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terlibat dalam sosialisasi dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
