Ratusan pengendara kendaraan roda dua mengantre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU NO 3441353 Karawang, Jawa Barat, Jumat 25 Juli 2014. Peningkatan konsumsi BBM dengan besaran premium naik 5,1 persen. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mempersilakan pemerintah daerah bila ingin merancang program pengendalian BBM subsidi. "Asalkan selaras dengan tujuan pengendalian BBM, yakni kuota konsumsi BBM subsidi tidak melebihi 46 juta kiloliter pada akhir tahun," ujarnya di kantor BPH Migas pada Rabu, 6 Agustus 2014. (Baca juga: BPH Migas Sepakat Subsidi BBM Dicabut)
Kepala daerah yang memiliki kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, kata Andy, biasanya akan mengirimkan surat pada BPH Migas untuk berkoordinasi soal program yang dirancang di daerah. Kepala daerah yang menyurati BPH Migas antara lain Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Yogyakarta. (Baca pula: Penjualan Solar Tujuh SPBU di Bogor Tak Dibatasi)
Berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh masing-masing daerah, menurut Andy, berbeda-beda tergantung karakteristik distribusi dan konsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut. "Misalnya di Yogyakarta, kendaraan yang tidak bernomor polisi AB atau asli Yogyakarta dibatasi pembelian BBM subsidinya," ujarnya. Cara itu ditempuh untuk memprioritaskan warga asli Yogyakarta memperoleh BBM bersubsidi mengingat Kota Gudeg ini merupakan titik transit perjalanan luar kota dan banyak warga perantau yang berdomisili di Yogyakarta. (Baca juga: Solar Dibatasi, Ongkos Angkot Naik Dua Kali Lipat)
Adapun di luar Pulau Jawa, seperti Bali, Andy menjelaskan masih mengikuti strategi yang digagas oleh BPH Migas. Strategi yang ditempuh ialah mengenakan pembatasan jam operasional untuk penjualan solar bersubsidi. "Di Bali masih banyak kapal-kapal yang bertonase di atas 30 GT memanfaatkan solar subsidi," kata Andy.
Adapun di Balikpapan, pemerintah daerah setempat menolak pembatasan penjualan solar. Pemerintah mengaku memiliki strategi sendiri untuk mengendalikan kuota konsumsi BBM. "Tapi saya belum dengar sama sekali soal Balikpapan. Namun bila mereka punya program sendiri, silakan saja dijalankan," ujarnya.
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
48 hari lalu
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
48 hari lalu
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.
