TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan presiden terpilih, Joko Widodo, harus diizinkan ikut menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Keikutsertaan Jokowi diperlukan agar program yang dijanjikannya saat kampanye sesuai dengan anggaran negara.
Menurut Dahlan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberi kelonggaran bagi presiden terpilih untuk ikut menyusun RAPBN. "Intinya, RAPBN harus mencerminkan apa yang diprogramkan Pak Jokowi," kata Dahlan, Kamis, 24 Juli 2014.
Salah satu hal yang menurut dia harus diubah adalah alokasi dana kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam anggaran saat ini, negara hanya mengalokaskan Rp 16 trilliun. Jumlah itu dianggapnya tak cukup. Minimal jumlah yang dibutuhkan yakni Rp 35 trilliun.
Jumlah tersebut, kata Dahlan, jika dibandingkan dengan APBN, tak terlalu besar. Apalagi dana tersebut digunakan bagi orang miskin di seluruh Indonesia. Selama ini, menurut dia, masih banyak komplain dari pasien terhadap pelayanan dokte. Untuk itu, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan presiden pada 22 Juli 2014. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dengan mengantongi 53,15 persen suara atau sekitar 70,63 juta pemilih. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya mampu meraup 46,85 persen atau 62,26 juta pemilih.
Menanggapi kemenangan Jokowi, Dahlan mengatakan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak akan sempat menikmati kemenangan. Musababnya, masih adalah permasalahan RAPBN yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah SBY. Dia mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian jika Jokowi hanya menjadi pelaksana. Kondisi itu akan membelenggu pemerintah Jokowi nantinya, sehingga tak mampu melaksanakan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
Saat ditanya tentang niatnya menjabat kembali, Dahlan mengatakan tak punya keinginan. "Saya tak ingin merepoti dan mengganggu Pak Jokowi. Apalagi saat ini pasti banyak kenginan yang sama dari banyak pihak."
FAIZ NASHRILLAH
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
2 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per
Baca SelengkapnyaProgram 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi
2 hari lalu
PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
3 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
4 hari lalu
Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
4 hari lalu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.
Baca SelengkapnyaCina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi
5 hari lalu
Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca SelengkapnyaSekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN
6 hari lalu
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.
Baca Selengkapnya