TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan akan kembali berupaya menagih dividen atau keuntungan dari PT Freeport Indonesia tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport telah memutuskan tak membagi dividen, pemerintah akan bernegosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu terkait dengan dividen.

"Masalahnya mereka sudah RUPS dan memutuskan tak bagi dividen ke semua pemegang saham. Tapi masih diupayakan," kata Bambang seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2014.

Dalam paparan kepada Badan Anggaran, pemerintah menargetkan dividen dari Freeport sebesar Rp 1,5 triliun. Setoran dividen ini penting untuk mencapai target penerimaan negara dari dividen sebesar Rp 40 triliun. (Baca: Nasib Kontrak Freeport di Tangan Presiden Baru)

Semula, pemerintah mengusulkan target penerimaan dari dividen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2014 diturunkan dari Rp 40 triliun menjadi Rp 37,95 triliun. Penurunan target ini karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tak bisa menyetor dividen tahun ini. Padahal pemerintah memperkirakan perusahaan setrum negara itu bisa menyetor dividen Rp 4 triliun. "PLN yang pada 2013 bisa memberikan dividen Rp 1,44 triliun turun jadi nol karena rugi kurs. Akibat rugi kurs, PLN rugi Rp 29 triliun, dan perusahaan rugi tidak mungkin membagi dividen," kata Bambang.

Bambang mengatakan perusahaan-perusahaan pelat merah yang sudah menjadi perusahaan publik telah melangsungkan RUPS sehingga sulit untuk diminta menambah dividen. Sedangkan BUMN yang tak mencatatkan saham di bursa, menurut Bambang, kurang menguntungkan.

"Harapan mungkin tinggal saham pemerintah di Freeport, kami masih upayakan. Tapi, karena mereka tidak membagi dividen untuk pemegang saham termasuk induknya di Amerika Serikat, ini menyulitkan posisi pemerintah sebagai pemegang saham minoritas," kata Bambang.

Namun, karena usulan mengurangi target dividen ditolak DPR, pemerintah menyatakan akan mengejar pendapatan dari Freeport dan BUMN-BUMN lain. "Yang potensial masih ada," ujar Staf Ahli Kementerian BUMN Achiran Pandu Djajanto di tempat yang sama.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita Terpopuler:
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP
Smartphone Mozilla Rp 295 Ribu Hadir di Akhir 2014
Beberapa Faktor Ini Sebabkan Rupiah Melemah
Harga Emas Comex Melemah Tipis Pagi Ini
2015, ESDM: Lifting Minyak 830 Ribu Barel Per Hari
Masyarakat Miskin Makin Suka Pangan Olahan