Penawaran Harga Awal Bank Mutiara Dibuka 2 Juni

Reporter

Rabu, 28 Mei 2014 16:17 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengatakan sebelas investor calon pembeli PT Bank Mutiara Tbk akan diberi kesempatan mengajukan harga penawaran kepada LPS. Ia mengatakan kesempatan mengajukan penawaran akan dibuka LPS pada awal Juni mendatang.

"Penawaran awal kami buka mulai 2 hingga 5 Juni 2014," kata Samsu ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Mei 2014.

Ia mengatakan penawaran harga awal bisa disampaikan kepada LPS melalui surat. "Surat penawaran awal untuk Mutiara bisa diantarkan kepada kami atau melalui kiriman pos," kata Samsu. Penawaran harga awal ditunggu LPS hingga 5 Juni 2014.

Menurut Samsu, penawaran harga yang diajukan oleh investor akan dikirimkan dalam amplop atau surat tertutup dan tanpa melalui pertemuan antara pihak investor dan LPS. Ia mengatakan pengajuan penawaran harga tersebut akan diajukan oleh investor kepada LPS melalui PT Danareksa.

Sebelumnya diketahui bahwa telah ada sebelas calon investor yang dinyatakan lolos tahap administrasi awal. Kesebelas investor calon pembeli Bank Mutiara itu terdiri atas empat investor lokal dan tujuh investor asing. (Baca juga: Rencana Beli Bank Mutiara, BRI dapat Lampu Hijau)

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler
Purdi Chandra Ditahan, Primagama Tak Goyang
Buka Kantor di Jakarta, Apple Tawarkan Lowongan
Cokelat Cadbury Mengandung Babi?













Berita terkait

20 Persen Nasabah Bank Syariah Disebut Tak Perhatikan Keuntungan karena Ini

11 April 2022

20 Persen Nasabah Bank Syariah Disebut Tak Perhatikan Keuntungan karena Ini

Bank Syariah Indonesia mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air.

Baca Selengkapnya

LPS Bisa Periksa Kesehatan Bank, Apa Bedanya dengan OJK?

12 Juli 2020

LPS Bisa Periksa Kesehatan Bank, Apa Bedanya dengan OJK?

LPS juga akan melakukan pemeriksaan terhadap bank bermasalah sebelum mendapat kucuran dana, namun pemeriksaan ini berbeda dengan yang dilakukan OJK.

Baca Selengkapnya

BRI: Likuiditas Terjaga di Level Ideal

12 Juli 2020

BRI: Likuiditas Terjaga di Level Ideal

Corsec BRI Amam Sukriyanto mengatakan penempatan dana LPS ke perbankan, ditujukan terhadap bank yang membutuhkan likuiditas.

Baca Selengkapnya

Penempatan Dana LPS ke Bank Bermasalah, OJK: Sebagai Antisipasi

12 Juli 2020

Penempatan Dana LPS ke Bank Bermasalah, OJK: Sebagai Antisipasi

Terkait kewenangan baru LPS menempatkan dana pada bank yang memiliki masalah likuiditas, OJK menyebut sebagai antisipasi.

Baca Selengkapnya

Bos LPS Beberkan Alasan BI Tak Dilibatkan Selamatkan Bank Sakit

11 Juli 2020

Bos LPS Beberkan Alasan BI Tak Dilibatkan Selamatkan Bank Sakit

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah blak-blakan menjelaskan alasan tak dilibatkannya BI dalam menyelamatkan bank yang kurang sehat.

Baca Selengkapnya

Kriteria Bank Berisiko Gagal yang Dapat Suntikan Dana Versi LPS

11 Juli 2020

Kriteria Bank Berisiko Gagal yang Dapat Suntikan Dana Versi LPS

LPS memaparkan sejumlah kriteria bank berisiko gagal untuk mendapatkan suntikan dana sekaligus syarat agunan yang disiapkan bank bermasalah tersebut.

Baca Selengkapnya

LPS: Penempatan Dana untuk Menolong Bank, Bukan Individu

10 Juli 2020

LPS: Penempatan Dana untuk Menolong Bank, Bukan Individu

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyebutkan bahwa penempatan dana bertujuan untuk menolong bank dari risiko gagal.

Baca Selengkapnya

LPS: Likuiditas Rp 128 T Jadi Bantalan Tangani Bank Bermasalah

10 Juli 2020

LPS: Likuiditas Rp 128 T Jadi Bantalan Tangani Bank Bermasalah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut total likuiditas yang dimiliki mencapai Rp 128 triliun cukup menjadi bantalan dalam menangani bank bermasalah

Baca Selengkapnya

LPS Dapat Tugas Baru, Selamatkan Bank Bermasalah

10 Juli 2020

LPS Dapat Tugas Baru, Selamatkan Bank Bermasalah

LPS mendapat tugas dari pemerintah menyelamatkan bank bermasalah.

Baca Selengkapnya

Isu Penggabungan OJK ke BI, Komisi XI DPR: Belum Ada Permintaan

3 Juli 2020

Isu Penggabungan OJK ke BI, Komisi XI DPR: Belum Ada Permintaan

Eriko Sotarduga sedikit berkomentar soal isu penggabungan kembali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Baca Selengkapnya