TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo tak tampak saat acara pelantikan Rizal Djalil, yang menggantikannya menjadi ketua di lembaga audit tersebut. Hadi yang pada Senin pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memang tak pernah terlihat kembali di depan publik.
“Saya sudah bertemu secara pribadi dengan Pak Hadi, bersama teman-teman BPK. Kami sedih dan prihatin,” kata Rizal seusai pelantikannya sebagai Ketua BPK di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 28 April 2014. (Lihat juga: KPK Didesak Jadikan Kasus BCA Pintu Usut BLBI)
Mahkamah Agung resmi melantik Rizal sebagai Ketua BPK. Dia terpilih sebagai ketua dalam sidang badan BPK pada Selasa, 22 April 2014, menggantikan Hadi Purnomo yang tepat memasuki masa pensiun sehari sebelumnya. Dia akan mengisi kursi pimpinan selama enam bulan mendatang.
Sedangkan sebagai anggota VI BPK, Rizal Djalil akan habis masa tugasnya pada 14 Oktober 2014 mendatang. Sesuai mekanisme, di mana Ketua juga berlaku sebagai anggota BPK, maka kepemimpinan Rizal selesai ketika masa keanggotaannya habis. (Baca juga: BPK Tak Akan Beri Bantuan Hukum ke Hadi Poernomo)
Adapun Hadi, tepat pada hari pensiunnya, harus berurusan dengan komisi antirasuah. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Hadi dijadikan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. (Berita lain: Hadi Poernomo: Saya Menikahi Anak 'Wong Sugih')
Hadi ketika itu melalui nota dinas ND-192/PJ/2004/ mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA atas terdapatnya koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,7 triliun.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Terpopuler :
Kardaya, Mantan Kepala BP Migas yang Sukses Nyaleg
Lebaran Masih Jauh, Tiket Kereta Sudah Habis
TDL Naik, Biaya Sewa di Mal Ikut Naik
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
1 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
36 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
39 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
39 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
39 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
40 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
40 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
40 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
41 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
44 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya