TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Lee Kang Hyun mengatakan rencana pemerintah menerapkan Pajak Penjualan untuk Barang Mewah (PPnBM) atas telepon selular (ponsel) tidak mempunyai dasar logika yang jelas. (Baca: Ponsel di Bawah Rp 5 Juta Bakal Kena Pajak Barang Mewah)
Selain membuat investor urung menanamkan modal, PPnBM akan menjadi bumerang meningkatkan peredaran ponsel ilegal. "Jumlahnya bahkan separuh dari ponsel resmi yang beredar di Indonesia," katanya. (Baca: Pajak Ponsel Diprediksi Picu Penyelundupan)
Berdasarkan penelitian APSI, saat ini jumlah ponsel yang beredar di Indonesia mencapai 60 juta unit. Jika PPnBM diberlakukan, maka sekitar 50 persen ponsel baru yang akan beredar di Indonesia berasal dari pasar gelap (black market). Kemungkinan, jumlah ponsel ilegal baru bisa mencapai lebih dari 10 juta unit. (Baca: Smartphone Kena Pajak Barang Mewah, Ini Syaratnya)
Menurut Kang Hyun, pemerintah akan mengalami kerugian jika hal ini sampai terjadi. Sebab, pemerintah akan kehilangan pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Kang Hyun, jika dihitung dari transaksi industri ponsel yang mencapai Rp 50 triliun setahun, pemerintah akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun. (Baca: Rp 10 Juta, Usulan Batas untuk Pajak Ponsel Mewah)
Kang Hyun menyatakan PPnBM akan meningkatkan jumlah ponsel gelap yang masuk Indonesia. Sebab, selisih harga yang terlalu jauh mendorong importir nakal menyelundupkan ponsel ilegal. Sebagai perbandingan, jika PPnBM diberlakukan, harga ponsel akan naik 40 persen dengan rincian 10 persen PPN, 7,5 persen PPH, dan 20 persen PPnBM.
Direktur Marketing dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada, Djatmiko Wardoyo, meminta pemerintah untuk mengeliminasi peredaran telepon selular ilegal setelah memberlakukan PPnBM. Menurut Djatmiko hal ini bisa dilakukan dengan mengawasi fitur International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) pada setiap ponsel. "Artinya, cuma ponsel resmi yang bisa digunakan," katanya.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
45 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
