TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran perubahan ini diperlukan mengingat adanya perubahan pada beberapa asumsi makroekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan anggaran perubahan akan diajukan setelah pemilihan umum legislatif yang digelar pada April mendatang. “Pokoknya setelah April (pengajuan APBNP),” katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 12 Maret 2014.
Namun Bambang tak mau merinci asumsi makro apa saja yang direvisi dan rencana pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit anggaran. “Itu belum didetailkan. Sabar, ya. Yang penting tidak melewati 2,5 persen defisitnya,” ujarnya.
Pada tahun ini, kata dia, pemerintah memiliki sejumlah tantangan, terutama masalah kinerja perdagangan. Alasannya, ekspor minyak Indonesia diprediksi anjlok seiring penurunan lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2014 sebanyak 870 ribu barel per hari. “Itu akan di bawah 870 ribu barel. Cukup jauh deviasinya."
Selain itu, dia mengatakan nilai tukar rupiah tidak bisa sesuai dengan target dalam APBN 2014 sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Tidak sesuainya asumsi nilai tukar akan berdampak pada defisit anggaran. “Mau tidak mau harus direvisi karena asumsi Rp 10.500 terlalu rendah dibandingkan kondisi sekarang."
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa salah satu asumsi makro yang harus direvisi adalah target lifting minyak mentah. “Kemarin SKK Migas melaporkan (lifting) hanya bisa mencapai 814 ribu barel per hari. Jauh dari target pemerintah 870 ribu barel per hari," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan pihaknya akan mengajukan revisi penerimaan pajak yang ditargetkan dalam ABPN 2014. Revisi disebabkan oleh perubahan asumsi makroekonomi dalam APBN 2014, seperti pertumbuhan ekonomi. "Jika pertumbuhan ekonomi rendah, pajak akan lebih rendah," kata Fuad.
