Subsidi Rumah Tapak Dicabut, Ini Kata Pengembang
Editor
Abdul Malik
Selasa, 4 Februari 2014 10:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Aspersi) menyatakan pengusaha tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mencabut subsidi rumah tapak. "Ada atau tanpa subsidi, pengusaha tetap cari margin," kata Ketua Aspersi, Eddy Ganefo, saat dihubungi Tempo, Senin, 3 Februari 2014.
Ia menjelaskan, pemerintah--khususnya Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bertugas menyediakan rumah layak huni yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Eddy menyebut saat ini di Indonesia ada 29 juta penduduk miskin dengan penghasilan Rp 300 ribu per bulan. (Baca juga: Menpera Sebut Proyek 1.000 Tower Gagal karena Foke)
Di lain pihak, ia melanjutkan, 30 juta penduduk di Indonesia masuk golongan hampir miskin, dengan penghasilan Rp 600 ribu per bulan. Ia mengungkapkan, jika memakai standar internasional dengan dolar Amerika Serikat, maka total 59 juta penduduk Indonesia masuk golongan miskin. "Mampukah pemerintah memberi subsidi untuk rumah vertikal?" ucapnya.
Eddy pun memberi gambaran kebutuhan pemerintah dalam mensubsidi rumah tapak. Ia menjelaskan, dari 59 juta penduduk tersebut, ada 14 juta keluarga yang memerlukan rumah dengan harga sekitar Rp 300 juta per unit. Sementara itu, ia berpendapat, kemampuan masyarakat golongan ini sebesar Rp 100 juta. "Sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi sebesar 14 juta unit dikalikan dengan Rp 200 juta," ujar Eddy. (Lihat juga: Mau Subsidi KPR? Pilih Rumah Ini)
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyatakan sedang menyiapkan aturan larangan subsidi mengenai rumah tapak di kabupaten / kota. "Kalau mau subsidi boleh, tapi rumah bertingkat," ucap Djan, dalam kunjungannya ke kantor Tempo akhir pekan lalu.
MARIA YUNIAR
Terpopuler :
Merpati Stop Terbang, Penumpang Batal Travelling
Belum Ada Perusahaan yang Bisa Ekspor Tambang
Banjir, Harga Sayuran di Semarang Malah Turun
Banjir dan Longsor Penyebab Inflasi Jawa Timur
2013, Perdagangan Masih Defisit US$ 4,06 Miliar
