Freeport Diprediksi Bayar Pajak Miliaran Dolar

Reporter

Editor

Abdul Malik

Selasa, 21 Januari 2014 07:29 WIB

Logo Freeport Mc. Moran Copper and Gold

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen tembaga, Freeport McMoRan Copper & Gold, menghadapi pajak miliaran dolar jika perusahaan gagal meyakinkan pemerintah untuk tidak mengimplementasikan kebijakan pajak ekspor baru. Menurut sejumlah sumber, hal itu bisa berakhir pada arbitrasi legal. Freeport dan Newmont, yang bersama-sama menguasai pertambangan tembaga di Indonesia sedang berusaha mendapatkan pembebasan pajak dalam kontrak saat ini. Mereka juga sempat berencana menemui para pejabat Kementerian Keuangan.

Seperti diberitakan Reuters yang dikutip 21 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi penangguhan kepada Freeport dan Newmont dari larangan ekspor bijih mineral, namun menerapkan ketentuan pajak ekspor baru. Freeport, yang menghasilkan 73 persen tembaga di Indonesia, telah menghentikan ekspor konsentrat dari Indonesia sejak 15 Desember lalu dan masih menunggu kejelasan pemerintah dari kebijakan pajak ekspor tersebut. (Baca juga :Freeport Minta Pemerintah Jelaskan Bea Keluar )

Dalam sebuah memo internal, Freeport menyebut akan sedikit mengurangi produksi, dengan adanya ketidakpastian pemerintah Indonesia mengenai kebijakan yang baru.

"Arbitrase internasional bisa menjadi suatu kemungkinan, jika pemerintah tidak memberi kejelasan mengenai pajak ekspor itu," kata seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya. (Baca juga : Ini Penyebab Freeport Akan Pecat Karyawan?)

Freepot menolak berkomentar, namun juru bicara perusahaan sebelumnya mengatakan larangan ekspor tersebut akan membawa dampak, dan langkah hukum akan ditempuh sebagai pilihan terakhir.

Dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah, pajak ekspor untuk konsentrat tembaga naik menjadi 25 persen dari 20 persen. Angka tersebut akan naik menjadi 60 persen pada akhir 2016. Ekspor konsentrat akan dilarang mulai 2017. (Baca juga : Freeport Akan Bangun Smelter di Timika dan Gresik)

Akibatnya, Freeport kemungkinan membayar US$ 5 miliar lebih untuk pajak selama tiga tahun mendatang, menurut perhitungan berdasarkan perkiraan produksi perusahaan dengan asumsi harga tembaga US$ 3,5 per pon.

REUTERS I MARIA YUNIAR



Terpopuler :
Cuaca Ekstrem, Stok Premium Aman Cuma 17 Hari
Menteri Chatib Janji Dana Bencana Gampang Cair
Cara BPK Lacak Permainan Dana Bansos
Ini Kawasan Bisnis yang Lumpuh Akibat Banjir
Ekspor Dilarang, Investasi Smelter Capai Rp 150 Triliun

Berita terkait

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

2 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

5 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

7 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

23 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

24 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

24 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

25 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

26 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

26 hari lalu

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.

Baca Selengkapnya

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

26 hari lalu

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP perseroan.

Baca Selengkapnya