Penyerapan Anggaran Kemenhub Dikebut Akhir Tahun  

Reporter

Rabu, 11 Desember 2013 18:30 WIB

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengatakan, penyerapan anggaran kementeriannya sampai November 2013 masih 60,19 persen. "Pada akhir tahun, diprediksi akan mencapai 90 persen," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 11 Desember 2013.

Ia menjelaskan, dibanding tahun-tahun sebelumnya, persentase penyerapan tersebut tidak jauh berbeda. Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada akhir tahun 2011 dan 2012 masing-masing 85,86 persen dan 88,82 persen. Meski demikian, Mangindaan melanjutkan, jika dilihat dari jumlah rupiah yang terserap, terdapat peningkatan karena ada kenaikan total pagu anggaran.

Namun, menurut Mangindaan, anggaran yang disediakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor perhubungan masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya. Ia memberi contoh, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata APBN hanya memenuhi 58 persen kebutuhan anggaran yang diajukan.

Pada 2013, APBN hanya memenuhi Rp 36,679 triliun pagu definitif, atau 65 persen dari kebutuhan anggaran yang diajukan senilai Rp 55,643 triliun. Mangindaan mengatakan, ketimpangan pembiayaan sektor perhubungan makin terlihat bila merujuk pada kebutuhannya.

"Dalam kurun 2010-2015, untuk mengejar target pembangunan ekonomi 6,3 persen, dibutuhkan pembiayaan Rp 1.626 triliun hanya untuk sektor perhubungan," ucapnya. Mangindaan menuturkan, pada kenyataannya, APBN hanya mampu memenuhi Rp 119,7 triliun atau 7 persen kebutuhan. Upaya pemerintah untuk menarik investor di bidang transportasi pun, menurut dia, belum mencapai hasil yang diharapkan.

Ia mengklaim, Kementerian Perhubungan sudah melakukan reformasi kebijakan agar swasta dapat terlibat dalam pembangunan transpotasi. Namun, hal itu ternyata belum cukup mampu mendorong swasta masuk. Jadi, kata Mangindaan, Kementerian Perhubungan masih terus melaksanakan strategi lain bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Mangindaan menyebut, saat ini ada dua proyek dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang sedang menjalani proses lelang. Kedua proyek tersebut adalah pembangunan terminal serta dermaga untuk kapal pesiar di Tanah Ampo, dan pengembangan sistem transportasi kereta api khusus batu bara di Kalimantan Tengah.

MARIA YUNIAR



Berita Terpopuler


Leonardo DiCaprio Bakal Jadi Pembalap Formula
Fantastic Fatin, Menengok Keseharian Fatin Shidqia
Selebriti Hollywood Ternyata Dibayar Berlebihan
Bimbim Slank Bicara Tragedi Kereta Bintaro

Berita terkait

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Selengkapnya

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.

Baca Selengkapnya

DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

30 Mei 2017

DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.

Baca Selengkapnya

DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

30 Mei 2017

DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

Baca Selengkapnya

Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

22 April 2017

Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya

Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

1 Maret 2017

Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun APBD.

Baca Selengkapnya

Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

16 Juni 2016

Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

24 Mei 2016

Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.

Baca Selengkapnya

Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

3 Mei 2016

Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Selengkapnya

Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

16 April 2016

Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Baca Selengkapnya