Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan fokus melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) jelang pemilihan umum tahun depan. Salah satu yang akan jadi fokus pemeriksaan adalah terkait penganggaran dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial (bansos) dan hibah.
Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, mengungkapkan tujuan fokus pemeriksaan itu adalah untuk meminimalisasi penyimpangan anggaran dan mendukung upaya penindakan korupsi. Adapun tahun buku yang diperiksa adalah sepanjang 2011-2012 hingga semester satu 2013.
“Sesuai tingkat risiko yang kami sudah identifikasi," kata Agung dalam pidatonya saat membuka Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK untuk Kementerian dan Lembaga serta Pemerintahan Daerah di bawah Auditorat V, Selasa, 29 Oktober 2013.
Agung menjelaskan, BPK akan mengutamakan PDTT pada daerah yang memiliki volume bansos yang tinggi dan komposisi bansos terhadap APBD-nya besar.
Selain terhadap bansos dan hibah, Agung memaparkan, BPK juga akan melakukan PDTT pada belanja modal yang berisiko melanggar aturan perundangan-undangan dan PDTT di Bank Pembangunan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya. "BPK RI akan meminta kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan badan usaha milik daerah," tuturnya.
BPK juga akan memeriksa dana APBD pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pihaknya juga akan membentuk wilayah pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan.
