Dua polisi menyita dokumen Asian Agri grup terkait dugaan penggelapan pajak di kantor Asian Agri di Jalan Teluk Betung, Jakarta (16/9). (Tempo/Metta Dharmasaputra)
TEMPO.CO, Jakarta -- Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan Direktorat Jendral Pajak mempunyai waktu satu tahun menanggapi keberatan pajak Asian Agri. Perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto ini resmi mengajukan keberatan atas tagihan terutang pajak sebesar Rp 1,959 triliun pada 28 Agustus 2013 lalu.
Dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan Ditjen Pajak diberikan waktu maksimal setahun sejak surat keberatan diterima. "Bila tidak ditanggapi keberatan dianggap dikabulkan,” katanya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 4 September 2013.
Jika Ditjen Pajak menolak keberatan, Asian Agri diprediksi akan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jiak tidak puas dengan keputusan pengadilan, wajib pajak itu masih berpeluang mengulur waktu. "Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung," katanya.
Dalam jeda waktu itu tagihan Asian Agri tidak dapat dikatakan terdapat potensi kerugian negara. “Terlalu cepat membicarakan potensi rugi, karena wajib pajak masih punya hak keberatan, dan DJP masih punya hak untuk menagih,” katanya.
Sebelumnya, Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap 14 anak usaha Asian Agri Group sebesar Rp 1,959 triliun. Jumlah itu sudah termasuk denda keterlambatan bayar. Dari total tagihan, Asian Agri sudah membayar Rp 950 miliar atau 50 persen. Pembayaran itu dilakukan sebagai syarat pengajuan keberatan.
Kewajiban itu belum termasuk denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Pada 18 Desember 2012 Mahkamah memvonis mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti menggelapkan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002 hingga 2005 senilai Rp 1,259 triliun.
