TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia ingin memperbarui hubungan dan posisinya dengan Dana Moneter International (International Monetary Fund). Langkah ini dilakukan dalam kaitan dengan penyusunan program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Menteri Koordinator Bidang Pereknonomian Aburizal Bakrie menyatakan, pemerintah sepakat untuk melanjutkan Paket Kebijakan Ekonomi atau white paper, setelah berakhirnya kerjasama dengan IMF pada akhir tahun lalu. ?Untuk kelanjutan white paper, saya melaporkan kepada beliau (Presiden Yudhoyono) bahwa kita akan melakukan lanjutannya,? kata Bakrie usai bertemu Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/10).Untuk melanjutkan paket kebijakan itu, kata dia, pemerintah akan membuat rencana kerja dalam lima tahun ke depan. Rencana itu berkaitan dengan kepentingan IMF untuk memonitor program-program yang dilakukan setelah berakhirnya kerjasama (post program monitoring). Karena itu, dalam menyusun rencana kerjanya, pemerintah ingin memperbarui posisinya dengan IMF. ?Post program monitoring yang dulu, maka kita akan mencoba menggantinya dengan post program dialogue,? kata Aburizal. Artinya, program-program yang disusun pemerintah nantinya tidak lagi dimonitor oleh IMF. ?Tapi melalui dialog,? katanya.Jadi sifat hubungan itu nantinya, kata dia, tidak lagi harus melaporkan rencana dan hasil kerja, tapi melakukan dialog dengan IMF mengenai masalah post program yang dilaksanakan oleh pemerintah. ?Jadi rencana kerja pemerintah, kemudian kita dialogkan dengan berbagai pihak, termasuk IMF,? katanya.Menurut Aburizal, di masa datang hanya posisi pemerintah saja yang berubah dalam kaitannya dengan IMF. ?Jadi posisinya, kita bukan melapor ke atasan, tapi pada tahap, duduk yang sama tinggi,? katanya. Dia menambahkan, tidak ada konsekuensi yang timbul, seperti percepatan pembayaran atau pembayaran bunga sekaligus, atas perubahan posisi ini. Yura Syahrul?Tempo