Demokrat Sudah Jagokan Agus Joko Sebelum Voting

Reporter

Editor

Abdul Malik

Selasa, 25 Juni 2013 23:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, mengakui partainya sudah menjagokan Agus Joko Pramono sebelum diadakannya rapat akhir pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan hari ini.

Dalam voting tertutup Komisi XI, Agus keluar sebagai pemenang mutlak dengan 42 suara dari 56 suara anggota. “Demokrat memang menjagokan Agus Joko,” ujar Qosasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa Malam 25 Juni 2013.


Saya kira, suara ini tidak bisa dilihat dari fraksi mana. Tidak bisa yang Pak Muchayat meraih 12 suara itu ditentukan dari fraksi mana. Itu dari berbagai fraksi, bukan hanya satu atau dua fraksi. Ini berarti suara memang cair,” katanya.

Menurutnya, hasil dari voting ini akan dibawa ke sidang paripurna pekan depan. Sebab, tanggal 9 Juli 2013, DPR sudah memasuki masa reses. “Dibawa ke paripurna minggu depan. Hari kamis masuk ke Badan Musyawarah, pekan depan sudah ke paripurna,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Aziz, tetap tidak mau berbicara terkait calon yang dijagokan Golkar sebelumnya. “Memang ada rapat sebelumnya, saya tetap diminta untuk tidak memberitahukan nama,” katanya.

Dia menambahkan, “pemilihan itu langsung diserahkan kepada anggota komisi. Jadi voting saja. Kan ada 56 suara, saya tidak bisa tahu apakah semua golkar di situ atau sebagian golkar di situ.”

Menurutnya Harry tata tertib DPR mengatur agar voting dilakukan secara rahasia. “Di tata tertib DPR kan rahasia. Kalau saya tunjukan pilihan saya kepada anggota Golkar lain, itu batal, pilihan saya dicoret,” kara Harry.

Terkait posisi Agus di BPK, Harry menyatakan hal itu di luar kewenangan DPR. “Posisi dia di BPK tergantung negosiasinya. Apakah dia mau atau tidak, itu tergantung kompromi. Kewenangannya ada di rapat BPK. Itu bukan lagi urusan DPR. Saya kira, Komisi XI berkeyakinan dia cukup qualified. Dia kan staf ahlinya BPK,” ujarnya.


ARIEF HARI WIBOWO

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya