Tiga Nama Ini Menguat Sebagai Calon Anggota BPK

Reporter

Senin, 10 Juni 2013 10:11 WIB

Mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengikuti fit and proper test anggota BPK di hadapan Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat,(11/09). Hari ini Komisi XI akan memutuskan dan memilih tujuh orang anggota BPK. Foto: TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan berlangsung Rabu, 20 Juni 2013, pekan depan. Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengawali dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 17-19 Juni. Pemilihan ini menggantikan jabatan yang ditinggal Taufiequrachman Ruki yang pensiun pada Mei lalu.

Tiga nama yaitu Muchayat, Agus Joko Pramono, dan Parwito, menguat dari 22 calon yang mengajukan diri. "Sering diperbincangkan oleh kawan-kawan Komisi," kata Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi Keuangan yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi Senin 10 Juni 2013.

Muchayat adalah Mantan Deputi Menteri BUMN, Agus Joko Pramono adalah tenaga ahli Anggota BPK, Bahrullah Akbar. Adapun Parwito adalah orang dekat Kepala BPK Hadi Purnomo sekaligus staf ahli lemabaga negara itu.

Seorang petinggi di Partai Demokrat mengatakan, Muchayat menguat setelah Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengusulkan mantan Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri itu kepada Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief melanjutkan pesan Sudi ke Fraksi Demokrat DPR. "Belum menjadi keputusan, tetapi sudah ada pembicaraan," kata anggota partai itu.

Tidak hanya lewat Demokrat, nama Muchayat juga dibicarakan di Partai Golkar lewat Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Harry Azhar, politikus Golkar, tidak membantah Tim Sukses SBY-Boediono itu diusulkan oleh salah satu petinggi partainya. "Sering kali pimpinan partai menyebut beberapa nama, kami sampaikan ke anggota Komisi. Toh, penentuannya menjelang pemilihan nanti," katanya kepada Tempo.

Muchayat membantah lobi meminta dukungan partai politik. “Saya belum melakukan lobi apa pun. Kan, masih lama. Kalau melobi sekarang, bisa berbenturan dengan calon lain," katanya.

Sebelum nama Muchayat berembus, politikus Golkar di Komisi Keuangan, Ade Komaruddin, mengantongi nama Agus Joko. Akom, begitu Ade biasa disapa, kesohor sebagai pelobi ulung. Ia kerap mengumpulkan anggota komisi lintas partai untuk mendukung salah satu calon.

Ditemui Tempo dua pekan lalu Akom baru saja membicarakan pemilihan BPK ini bersama Wakil Ketua Komisi Andi Rahmat yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera di ruang pimpinan Komisi Keuangan. Ia tak menampik kerap melobi partai lain. "Untuk pertemanan saja," katanya.

Agus Joko tidak sekadar melobi Akom. Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu juga menjalin komunikasi dengan politikus Golkar yaitu Kamaruddin Sjam dan Harry Azhar. Adapun dengan partai lain ia menjalin lobi dengan Syarief Hasan.

Agus mengatakan pertemuan itu untuk mengenalkan profilnya lebih mendalam. Ia mengklaim mendalami kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina, PT PLN, Badan Urusan Logistik, PT Telkom Tbk serta kontrak Minyak dan Gas. “Saya mendalami soal korporasi,” katanya kepada Tempo.

Adapun Parwito, bukan orang baru dalam pencalonan BPK. Sebelumnya ia pernah mendaftarkan sebagai calon BPK pada pemilihan Maret 2012.

Kala itu Parwito mengantongi 24 suara kalah oleh dua calon yang terpilih yaitu Sapto Amal Damnadari (34 suara) dan Agung Firman Sampurna (28 suara). Sumber Tempo di BPK mengatakan Parwito dibantu Hadi melobi anggota Komisi dan politikus partai. Mantan Jurnalis Bisnis Indonesia ini memilih bungkam terkait pencalonannya.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya