Chatib Basri Punya Tiga Pekerjaan Rumah

Selasa, 21 Mei 2013 13:40 WIB

Kepala (BKPM) M Chatib Basri, memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Chatib Basri memiliki tiga program prioritas utama dalam tahap menengah. "Ke depan ada tiga pesan Bapak Presiden yang harus saya lakukan," katanya, seusai dilantik di Istana Negara, Selasa, 21 Mei 2013.

Pertama, kata Chatib, tugasnya adalah menjaga kedisiplinan fiskal apalagi dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak pasti. "Fiskal yang hati-hati tetap dibutuhkan," katanya. Prioritas kedua, kata dia, adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah kehati-hatian fiskal. Investasi harus tetap jalan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Investasi yang jalan itu berarti harus ada skema atau insentif fiskal yang bisa mendorong investasi di Indonesia," katanya. Menurut dia, insentif investasi bukan berarti bahwa pemerintah harus memberikan insentif baru namun bisa saja program insentif yang ada sekarang sudah cukup tapi skema yang ditawarkan tidak sesuai bagi investor. "Ini terbukti dari fasilitas tax holiday kenapa hanya dua perusahaan yang menerima, mungkin saja skemanya tidak tepat. Makanya kita harus duduk bersama membahas ini," katanya.

Ketiga, Chatib mengatakan akan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi, kata Chatib, adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat dibutuhkan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor strategis. "Oleh karena itu penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor investasi yang berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja perlu disusun," katanya.

Selain itu, Chatib mengatakan langkah yang harus ia lakukan adalah terkait APBN-P. Mulai besok dia akan langsung berhadapan dengan DPR untuk membahas APBN-P yang berkaitan dengan subsidi BBM. Ia mengatakan pemerintah harus mencari struktur subsidi yang tepat bagi rakyat khususnya bagi rakyat miskin. Subsidi yang selama ini diberikan pemerintah, kata Chatib, hanya menguntungkan kelas menengah ke atas.

"Kita harus ubah ini menjadi subsidi yang diberikan kepada yang miskin dan membutuhkan. Dengan begitu maka subsidinya menjadi lebih tepat dan kehati-hatian fiskal menjadi terjaga. Nah ini langkah immediate yang harus dilakukan," katanya.

ANANDA TERESIA



Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus

Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh

PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami

Di Prancis Ada Masjid Gay

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

3 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

5 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

8 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

8 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya