Seorang nelayan mengecek lampu kapal di Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat 8 Mei 2012. Nelayan di jakarta Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak berjenis solar karena adanya Pembatasan dari SPBU untuk membeli Solar dengan menggunakan Jerigen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan Pertamina untuk menjamin terpenuhinya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan.
"Kami telah minta agar kebutuhan BBM yang akan didistribusikan ke daerah dipisahkan penggunaannya. Selama ini disatukan untuk keperluan transportasi, ke depan diharapkan untuk nelayan bisa dibuat tersendiri," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gelwynn Yusuf kepada Tempo, Selasa, 23 April 2013.
Permintaan pasokan BBM subsidi ini menyikapi terjadinya kelangkaan solar bersubsidi yang mengakibatkan nelayan tak bisa melaut. Gelwynn mengakui kelangkaan ini akan berimbas pada produksi perikanan tangkap karena mengurangi kemampuan nelayan untuk melaut.
Kelangkaan ini, dia melanjutkan, bukan hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tapi juga pada BBM non-subsidi. Di lapangan, nelayan terpaksa membeli solar bersubsidi Rp 5.500-6.000 per liter. Padahal, BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah hanya Rp 4.500 per liter. "Kami ingin BBM bersubsidi harus betul-betul dialokasikan untuk nelayan per kabupaten," katanya.
Seperti diketahui, belakangan ini terjadi kelangkaan solar bersubsidi di beberapa wilayah. Kelangkaan solar bersubsidi ini juga berimbas besar pada nelayan.
Ratusan nelayan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tidak bisa melaut karena tidak kebagian jatah solar bersubsidi. Seorang nelayan di Kecamatan Muncar, Paimin, mengatakan ia membutuhkan 400 liter solar untuk dua kapal ikannya. Namun Paimin tidak mendapatkan solar saat membeli di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Muncar.
Begitu pun nelayan di Kota Langsa, yang hingga kini masih kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Bahkan akibat ketiadaan solar itu, sejumlah kapal nelayan tak bisa melaut. Sementara itu, SPBN Kuala Langsa, yang diperuntukkan bagi penyediaan BBM nelayan, sejak berapa bulan terakhir mengalami kekosongan stok solar bersubsidi.
