Petrokimia Gresik Berharap Subsidi Gas Tiung Biru  

Reporter

Jumat, 22 Maret 2013 18:10 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan (tengah) saat menandatangani karung yang berisikan pupuk didampingi (dari kiri kekanan) Direktur Pupuk Iskandar Muda Usman Mahmud, Dirut Pupuk Kujang Tosin Sutawikara, Dirut Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman, PT Pupuk Indonesia Holding Company Arifin Tasrif, Dirut Pupuk Sriwidjaja Palembang Eko Sunarko, dan Dirut Pupuk Kaltim Aas Asiki Idat dalam peresmian nama dan logo baru induk lima BUMN Pupuk di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, Rabu (18/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Gresik - PT Petrokimia Gresik berharap pemerintah pusat mengalokasikan subsidi untuk harga gas dari Lapangan Tiung Biru, Blok Cepu, milik Pertamina EP Cepu. Manajer Pengembangan Bisnis PT Petrokimia Gresik, Satriyo Nugroho, menegaskan harga gas dari Lapangan Tiung Biru sebesar US$ 10 per mmbtud dinilai sangat mahal dan tak ekonomis bagi pabrik pupuk.

Sebagai pembanding, kata Satriyo, Petrokimia telah menjalin kesepakatan yang tertuang dalam Head Of Aggreement (HOA) dengan Husky CNOOC Madura Limited, yang menetapkan harga gas senilai US$ 6 per mmbtud. Kenaikan hingga US$ 10, ujarnya, tak sebanding dengan harga pupuk yang diproduksi Petrokimia Gresik. Harga pupuk telah ditetapkan melalui skema harga eceran tertinggi (HET). "Kami harap ada subsidi dari pemerintah," kata Satriyo kepada Tempo, Jumat, 22 Maret 2013.

Produsen pupuk pelat merah itu memproduksi lima jenis pupuk, yang terbagi dalam pupuk subsidi dan nonsubsidi. Merujuk HET, harga pupuk jenis urea bersubsidi senilai Rp 1.800' SP-36 senilai Rp 2.000, ZA Rp 1.400, NPK Rp 2.300 dan Organik Rp 500. Sedangkan jenis urea nonsubsidi sebesar Rp 4.500, SP-36 Rp 4.200, ZA Rp 2.850, NPK Rp 4.550 dan Organik Rp 2.000.

Satriyo memastikan Petrokimia akan merugi tanpa ada subsidi tersebut karena perusahaan tak mungkin menaikkan harga melebihi ketentuan HET dari pemerintah. Harga menjadi tinggi lantaran Petrokimia sekaligus menanggung toll fee. Selain itu, belum ada kejelasan soal fasilitas pipa transmisi dan distribusi gas dari Lapangan Tiung Biru.

Satriyo mengatakan pihaknya mendengar PT Pertamina Gas akan membangun pipa gas dari Lapangan Tiung Biru ke Petrokimia. "Kami segera membikin kontrak analisis yang berisi masalah harga, fasilitas pipa, kepastian pasokan dan lainnya. Segera disampaikan ke Kementerian ESDM," ujarnya.

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandi, menilai wajar sikap Petrokimia. Rudi mengatakan harga gas yang tinggi dari Tiung Biru sebagian dibebankan juga ke negara. Namun, kata Rudi, meski harganya mencapai US$ 10 per mmbtud, harga itu masih terlampau murah dibandingkan dengan harga gas ekspor yang mencapai US$ 17 per mmbtud. Dari kajian SKK Migas, posisi dan lokasi Tiung Biru lebih dekat dengan pabrik pupuk PKG serta produksinya dipercepat dan butuh kepastian pasarnya.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

58 hari lalu

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.

Baca Selengkapnya

Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Jokowi Tambah 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi

27 Februari 2024

Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Jokowi Tambah 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi

Mengatasi harga beras yang masih tinggi, pemerintah akan menambah subsidi pupuk petani serta diskon pupuk nonsubsidi hingga 40 persen.

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Ganjar Heran Anggaran Bansos Melonjak: Apakah Memang Kemiskinan Kita Meningkat atau ...?

7 Februari 2024

Ganjar Heran Anggaran Bansos Melonjak: Apakah Memang Kemiskinan Kita Meningkat atau ...?

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mempertanyakan lonjakan anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah Jokowi pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Targetkan hingga 7,8 Juta Ton Pupuk Tercapai Tahun Ini

5 Februari 2024

Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Targetkan hingga 7,8 Juta Ton Pupuk Tercapai Tahun Ini

Pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sindir Subsidi Pupuk yang Naik Tiap Tahun tapi Petani Berkurang

1 Februari 2024

Mahfud Md Sindir Subsidi Pupuk yang Naik Tiap Tahun tapi Petani Berkurang

Mahfud Md mempertanyakan subsidi pupuk yang naik tiap tahun padahal petani berkurang. Dia curiga ada orang yang korupsi di sana.

Baca Selengkapnya

Amran Jelaskan Alasan Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun

8 Januari 2024

Amran Jelaskan Alasan Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah subsidi pupuk Rp 14 triliun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Mentan Amran Bantah Politisasi Bantuan Menjelang Pemilu

8 Januari 2024

Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Mentan Amran Bantah Politisasi Bantuan Menjelang Pemilu

Jokowi tambah subsidi pupuk Rp 14 triliun. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman membantah ada politisasi untuk Pemilu.

Baca Selengkapnya

Menelisik Mengapa Pupuk Subsidi Sering Tidak Tepat Sasaran

6 Januari 2024

Menelisik Mengapa Pupuk Subsidi Sering Tidak Tepat Sasaran

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi atau dikenal juga pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Dikritik Serikat Petani: Tambahan Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun tanpa Validasi Data Tak Selesaikan Masalah

5 Januari 2024

Jokowi Dikritik Serikat Petani: Tambahan Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun tanpa Validasi Data Tak Selesaikan Masalah

Serikat Petani Indonesia mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait tambahan subsidi pupuk Rp 14 triliun. Kenapa?

Baca Selengkapnya