TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam kurun waktu empat tahun, kerugian negara akibat praktek pencurian ikan (illegal fishing) diperkirakan berkurang menjadi US$ 1 miliar. Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/8). "Sebelumnya kerugian mencapai US$ 2,5 sampai 4 miliar," ujar Rohmin. Hal ini, menurut Rohmin, karena Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan penertiban perizinan dan memperketat pengawasan di laut. Selain itu juga dilakukan upaya perbaikan sistem peradilan.Rohmin mengatakan sekitar 7.000 kapal pencuri ikan telah berhasil diusir dari perairan Indonesia. "Kita berharap nelayan lokal bisa jadi tuan rumah di laut sendiri," tambahnya.Sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri telah menyetujui dilakukannya tindakan yang lebih keras seperti penembakan dan penenggelaman kapal pencuri oleh TNI AL. Selain itu Megawati juga berharap hakim-hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berat termasuk menyita kapal dan menghukum nahkoda serta awaknya dengan seberat-beratnya.Menurut Rohmin, potensi sumber daya ekonomi kelautan Indonesia sangat besar. Dalam bidang perikanan diperkirakan memiliki potensi perikanan tangkap di laut sekitar 6,4 juta ton per tahun. Sementara untuk potensi tambak udang sekitar 1 juta ton per tahun. Dan untuk potensi budidaya air tawar diperkirakan mencapai US$ 6,19 miliar per tahun.Mawar Kusuma - Tempo News Room