Menteri Perhubungan EE Mangindaan (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Everest Erenst Mangindaan mengatakan, swasta harus diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan. "Dari situ nanti akan ada kompetisi," katanya di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Senin, 21 Januari 2013.
Dengan munculnya kompetisi, katanya, maka sistem Indonesia National Single Window (INSW) dapat berjalan. Mangindaan berpendapat, swasta akan tertarik untuk mengelelola pelabuhan jika pemerintah memberi kepastian. "Makanya kami akan membuat kepastian seperti peraturan," katanya.
Salah satu tantangan yang harus dihadapi jika swasta ikut mengelola pelabuhan adalah waktu tunggu barang atau dwelling time. Menurut Mangindaan, waktu tunggu barang masih harus ditekan.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino mengatakan, ada kemungkinan swasta ikut mengelola pelabuhan. Namun pelabuhan yang sudah menjadi aset negara tidak mungkin dialihkan kepada swasta.
"Kalau dalam bentuk kerja sama dengan pengelola pelabuhan yang sudah ada, itu mungkin saja," katanya.
Mengenai pelaksanaan INSW, Mandindaan mengusulkan adanya insentif. "Karena diusulkan hari Sabtu dan Minggu pelayanan pelabuhan tetap ada," katanya. Mangindaan mengatakan, layanan pelabuhan harus tetap berjalan meski ada hari "kejepit" nasional.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
