TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah belum menerima laporan penyelesaian trasaksi pembelian 18,6 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, senilai US$ 104 juta. Pemilik KPC, PT Bumi Resources Tbk, seharusnya melapor ke pemerintah atas pergantian kepemilikan di tubuh perusahaan pertambangan batubara tersebut. Menurut Direktur Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis, transaksi jual beli saham itu memang merupakan masalah bisnis. Sehingga penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, KPC berkewajiban melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah. Pembelian 18,6 persen saham KPC oleh Pemkab Kutai Timur itu diakui pemerintah sebagai bagian dari program divestasi 51 persen saham, sesuai ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B). Sehingga sisa saham yang masih harus didivestasi tinggal 32,4 persen. Untuk melanjutkan proses divestasi tersebut, KPC diminta mengajukan nilai 100 persen sahamnya berdasarkan kondisi saat ini. Di awal proses divestasi, ditetapkan harga keseluruhan KPC adalah US$ 822 juta. Mahyudin mengatakan, pemerintah memberikan batas waktu hingga hari ini bagi KPC untuk mengajukan hasil evaluasi nilai sahamnya. "Sesuai jadwal hari ini, tapi saya belum cek," katanya. Pemerintah akan mempelajari hasil evaluasi nilai tersebut, kemudian merundingkan kembali dengan KPC untuk menentukan harga yang wajar. "Belum tentu pemerintah setuju dengan hasil evaluasi KPC," katanya. Bila kesepakatan tidak tercapai dalam perundingan maka harus ditunjuk penilai independen. Selanjutnya, sisa saham yang harus didivestasi, 32,4 persen, akan ditawarkan kembali oleh pemerintah dengan harga yang baru hasil evaluasi. Berdasarkan PKP2B, penawaran hanya dilakukan kepada peserta Indonesia, dalam arti pemerintah, warga negara Indonesia, atau perusahaan yang dikontrol oleh warga negara Indonesia. Perusahaan yang berminat boleh membeli keseluruhan saham yang ditawarkan itu atau sebagian saja. "Tergantung mereka, karena ada perusahaan yang lebih senang mengambil 5 persen saja. Yang penting bagi pemerintah adalah kriteria perusahaan yang boleh membeli harus dipenuhi," ujarnya. Retno Sulistyowati-Tempo News Room