Penerimaan Migas Diprediksi Capai Rp 346 Triliun  

Senin, 26 November 2012 11:20 WIB

Menteri ESDM Jero Wacik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas), Jero Wacik, optimistis target penerimaan negara dari sektor hulu migas yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini akan terlampaui. Penerimaan bruto dari industri hulu migas diperkirakan US$ 62,24 miliar.

Dari jumlah itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKS) mendapat bagi hasil sebesar US$ 10,6 miliar atau sekitar 17 persen. Sementara sebesar 58 persen atau senilai US$ 35,97 miliar akan menjadi hak negara.

"Apabila itu tercapai, pencapaian sektor hulu migas akan mampu memenuhi target penerimaan dari pemerintah sebesar 107 persen dari target APBNP,” kata Jero dalam keterangan tertulis, Senin, 26 November 2012.

Dalam APBNP 2012, penerimaan negara dari sektor hulu migas ditargetkan sebesar US$ 33,48 miliar. Sebelumnya, Deputi Pengendalian Operasi SK Migas, Gde Pradnyana, memperkirakan pendapatan negara dari sektor hulu migas hingga akhir September 2012 sudah mencapai kisaran Rp 230 miliar hingga Rp 240 miliar.

Tercapainya target pendapatan negara ini di antaranya didorong kenaikan harga gas bumi di hulu. Selain itu, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga terus berada di atas patokan ICP dalam APBNP 2012 ,yaitu US$ 105 per barel.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap target penerimaan negara dari migas sebesar Rp 278,02 triliun tetap tercapai pada 2012 ini. Saat ini, kata Agus, yang sudah disetor sejumlah Rp 200 triliun.

"Sampai BP Migas dibubarkan yang sudah disetor Rp 200 triliun, yang Rp 78 triliun sisanya, kami harapkan bisa tercapai," kata Agus Jumat pekan lalu.

Yang bertanggung jawab dalam pemenuhan target penerimaan negara dari migas adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Satuan Kerja Sementara, pengganti BP Migas.

"Kami minta agar Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Sementara menggantikan fungsi BP Migas menjaga agar pencapaian sisa penerimaan migas Rp 78 triliun tercapai di 2012.”

Maret lalu, pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati target penerimaan negara dari sektor minyak dan gas dalam RAPBNP 2012 sebesar Rp 278,02 triliun, dengan besaran cost recovery US$ 15,1 miliar. Total penerimaan migas ini naik Rp 12,08 triliun dari RAPBN-2012 sebesar Rp 265,94 triliun.

Total penerimaan migas terdiri atas pajak penghasilan migas sebesar Rp 67,91 triliun, penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam minyak sebesar Rp 150,84 triliun, PNBP gas sebesar Rp 47,46 triliun, dan PNBP lainnya sebagai bagian dari domestik market obligation sebesar Rp 11,79 triliun. Target penerimaan migas dalam APBNP 2012 ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2011 sebesar Rp 278,27 triliun.

BERNADETTE CHRISTINA | AYU PRIMA SANDI

Berita lain:

Citilink Pastikan Tiada Lagi Penerbangan Tertunda

Soekarwo: Silakan Gugat Jika Tak Puas pada UMK

Pertamina Stop Pengendalian Pasokan BBM Bersubsidi

Selasa, Kereta Bogor-Jakarta Beroperasi Normal

Rupiah Berpeluang Mendekat ke 9.600

Berita terkait

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

23 Februari 2024

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.

Baca Selengkapnya

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri

Baca Selengkapnya

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.

Baca Selengkapnya

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil

Baca Selengkapnya

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

22 Januari 2021

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya