TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyiapkan beberapa langkah untuk mengendalikan subsidi bahan bakar minyak tahun depan. Salah satu kebijakan tersebut adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Paling ideal memang menaikkan harga BBM," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam seminar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa, 20 November 2012.
Tetapi, untuk menaikkan harga bahan bakar subsidi ini memang tidak mudah. Sebab, ada faktor-faktor, seperti faktor politis, yang bisa mengganjal usulan kebijakan ini.
Padahal, apabila BBM subsidi dinaikkan harganya hanya sebesar Rp 500 per liter, baik untuk solar maupun bensin premium, akan terdapat penghematan sebanyak Rp 21,2 triliun. "Angka tersebut sangat lumayan untuk alokasi infrastruktur," kata dia. Langkah selanjutnya adalah konversi bahan bakar minyak ke gas.
Konversi tidak ditujukan untuk seluruh kendaraan, karena dari sisi pasokan gas juga dikhawatirkan kurang mencukupi. Konversi sebagai langkah awal ditujukan untuk kendaraan umum dan mobil barang yang mengkonsumsi sekitar 7 persen BBM subsidi di seluruh Indonesia.
Pemerintah bahkan telah mengalokasikan dana untuk subsidi liquefied gas for vehicle (LGV) senilai Rp 100 miliar pada APBN 2013. Menurut Bambang, apabila program konversi ini bisa berjalan, pada tahun depan akan terdapat penghematan sebesar Rp 6,6 triliun untuk seluruh Indonesia atau sebanyak Rp 3,9 triliun jika hanya bisa diterapkan di Jawa dan Bali.
Langkah ketiga adalah pembatasan dengan melarang kendaraan pribadi mengkonsumsi BBM subsidi. Sebab, berdasarkan data, sebanyak 53 persen alokasi BBM subsidi selama ini disedot oleh para pengguna kendaraan pribadi. Pembatasan juga disertai dengan optimalisasi penggunaan biofuel dan penyediaan alternatif bahan bakar dengan oktan 90.
Ketiga langkah tersebut, menurut Bambang, masih berupa kajian dan tidak bisa dilepas satu sama lain. "Langkah itu harus dikombinasikan agar kebijakan berjalan efektif," katanya.
