TEMPO.CO, Surabaya - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menyatakan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur akan mengembalikan usulan upah minimum yang diajukan empat daerah, yakni Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo. Keempat daerah tersebut akan diminta untuk melakukan koreksi dan merevisi usulan upah minimum di daerah masing-masing.
Kepala Bidang Pengupahan Apindo Jawa Timur Johnson Simanjuntak mengatakan, Apindo bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat di Grahadi mulai pukul 19.00 hingga 24.00 pada Selasa kemarin. Pertemuan ini dihadiri Apindo dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, dan sejumlah perwakilan Dewan Pengupahan dari daerah. "Kami membicarakan persoalan UMK. Intinya mencari solusi terkait UMK 2013," kata Johnson, Rabu, 7 November 2012.
Berdasarkan pertemuan Selasa malam di Grahadi ini, Apindo menyerap informasi ada empat daerah yang usulan UMK-nya akan dikembalikan Gubernur Jawa Timur. "Karena ada prosedur dan mekanisme yang tidak dilakukan, sehingga harus direvisi lagi," katanya. Menurut Johnson, keempat daerah itu dinilai tidak benar dalam melakukan survei sehingga mereka menetapkan kenaikan UMK sebesar 25 persen.
"Logika ekonomi dari mana dengan mengusulkan kenaikan upah 25 persen itu," kata Johnson. Keempat daerah tersebut, kata Johnson, harus mengoreksi UMK yang mereka usulkan sebelumnya. Johnson yakin bahwa empat pemerintah daerah tersebut akan melakukan koreksi terhadap usulan UMK mereka. "Kalau mau investasi dan iklim usaha berjalan baik, pemerintah daerah harus melakukan revisi usulan UMK itu."
Informasi yang diperoleh Tempo, empat wilayah yang usulannya ditolak itu tidak hadir dalam pertemuan di Grahadi. Wali Kota Surabaya tidak hadir dan juga tidak mendelegasikan pegawai Dinas Tenaga Kerja-nya pada rapat di Grahadi, Selasa malam.
"Wali Kota takut dikoreksi kesalahannya," kata Johnson. Sedangkan beberapa hari lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, usulan UMK Kota Surabaya sebesar Rp 1.567.000 tidak ngawur. "Itu proses. Prosesnya kan ada. Saya kan enggak ngawur. Kalau dia tidak mau tanda tangan di awal, mau apa," kata Wali Kota Surabaya.
DAVID PRIYASIDHARTA
Berita Terpopuler:
Dituding Dahlan Iskan, Apa Komentar Idris Laena?
Dahlan Belum Lapor, KPK Sudah Tahu
Tak Bayar Gaji, Dirut Metro TV Dilaporkan ke Polda
IS, Terduga Peminta Upeti BUMN Terbaru
Jusuf Kalla Dukung Dahlan Iskan
Berita terkait
Selain di Banten, PPP Sebut Suaranya di Jatim Pindah ke Partai Garuda
1 menit lalu
PPP menuding suara partainya dalam pemilihan DPR RI di Jawa Timur, I, IV, VI, dan VIII pindah secara tidak sah ke Partai Garuda.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu CEO Microsoft Besok, Bahas Potensi Investasi Rp 14 Triliun
1 menit lalu
Investasi Microsoft tersebut bakal tersebar dalam beragam bentuk termasuk salah satunya untuk pengembangan talenta digital.
Baca SelengkapnyaCara Mengendalikan Nyeri pada Pasien Kanker Menurut Dokter
1 menit lalu
Dokter menjelaskan cara mengendalikan nyeri pada pasien kanker. Berikut yang perlu dilakukan.
Baca SelengkapnyaSepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth
4 menit lalu
Cradle of Filth tak hanya sebuah band metal, mereka simbol keberanian untuk mengekspresikan ketidaknyamanan, kegelapan, dan imajinasi lintas batas.
Baca SelengkapnyaMuhammad Ali Tolak Wajib Militer untuk Perang Vietnam, Gelar Tinju Dunianya Dicopot
5 menit lalu
Keputusan petinju Muhammad Ali tolak wajib militer berbuntut panjang. Pada 29 April 1967, gelar tinju kelas berat dunia dan lisensi tinjunya dicopot.
Baca SelengkapnyaSusunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Uzbekistan, Ramadhan Sananta Jadi Starter
6 menit lalu
Shin Tae-yong menurunkan Ramadhan Sananta sebagai starter laga Indonesia vs Uzbekistan untuk menggantikan Rafael Struick.
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
13 menit lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaBahlil Sebut IUPK Vale Indonesia Sudah Terbit, Beroperasi sampai 2045
14 menit lalu
IUPK Vale Indonesia terbit setelah perusahaan menuntaskan divestasinya ke MIND ID.
Baca SelengkapnyaAktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya
17 menit lalu
Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman
Baca SelengkapnyaSepakat Berkoalisi di Pilkada 2024, PKB dan PPP Petakan Daerah Potensial
18 menit lalu
PPP dan PKB sudah memetakan daerah-daerah yang menjadi target mereka di pilkada pada November mendatang.
Baca Selengkapnya