Sejumlah petugas di kapal Basarnas memindahkan beton ke kapal yang akan digunakan untuk menandai titik penyelaman di Perairan Selat Sunda, Minggu (30/9). ANTARA/Kristian Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berjanji akan menyelesaikan laporan kecelakaan tabrakan antara KMP Bahuga Jaya dan kapal tanker MT Norgas Cathinka paling lambat dua bulan lagi. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurnadi mengatakan saat ini pemerintah sudah memegang kotak hitam milik kapal Norgas.
"Tiga orang investigator dari Singapura juga akan dilibatkan dalam penyelidikan kecelakaan ini," kata Tatang saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Perhubungan DPR pada Rabu, 3 Oktober 2012.
Tim dari KNKT terdiri atas lima orang yang langsung dipimpin Kepala Sub-Komite Laut KNKT, Hermanu. Tatang menambahkan kecelakaan ini menjadi sorotan negara-negara Eropa sehingga pihaknya akan berusaha segera mungkin menyelesaikan masalah ini.
Kepala Basarnas Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin mengatakan kapal Bahuga saat ini berada di kedalaman 72 meter dari atas permukaan laut. Saat ini pihaknya masih kesulitan melakukan evakuasi karena arus yang deras. Selain itu, pengangkutan bangkai kapal juga membutuhkan alat berat.
Akibat kecelakaan ini, tujuh orang meninggal, sedangkan 206 penumpang selamat. Untuk jumlah kendaraan yang ikut tenggelam sebanyak 78 unit, terdiri atas sepeda motor 10 buah, mobil pribadi 22 buah, mobil barang 11, truk sedang 11, dan truk besar 18 unit.
Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengatakan pada saat terjadinya kecelakaan, kondisi cuaca di Selat Sunda relatif baik. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tinggi gelombang mencapai 75 sentimeter hingga 125 sentimeter.
Selain itu, kecepatan angin di sana termasuk kategori lemah, yaitu 9 kilometer per jam hingga 18 kilometer per jam. “Bahkan, kondisi KMP Bahuga juga layak berlayar.”
Ketua Komisi V yang membidangi Perhubungan, Yasti Soepredjo Mokoagow, menilai kecelakaan KMP Bahuga Jaya terjadi karena kesalahan manajemen, terutama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Menurut Yasti, seharusnya PT ASDP lebih teliti dalam melakukan manajeman pengecekan kapal. “Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” katanya.
