BPK Audit Manajement Utang Luar Negeri

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 2 Oktober 2012 22:20 WIB

Hasan Bisri. TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri menyatakan masih mengaudit manajemen utang luar negeri. Menurut dia, audit tersebut akan menjadi prioritas dan akan diselesaikan di dalam pemeriksaan semester II 2012.

"Utang luar negeri sumbernya banyak sekali, begitu pun dalam negeri. Supaya kesimpulannya tidak bias, kami butuh waktu sedikit lama karena menyangkut manajemen utang tidak main-main," kata Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 2 Oktober 2012.

Menurut Hasan, audit yang komprehensif perlu dalam pemeriksaan manajemen utang luar negeri. Terkait instrumen apa saja yang diperiksa, Hasan menyatakan audit akan melihat apakah utang luar negeri (loan agreement) yang ditandatangani pemerintah dan lembaga donor sudah masuk laporan keuangan.

BPK kata dia, akan mengambil beberapa sampling loan agreement untuk memastikan apakah proyek-projek sesuai jadwal atau tidak. Sebab jika tidak dilaksanakan sesuai jadwal, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung pemerintah.

Selain itu, audit apakah feasibility study (studi kelayakan) yang dibuat saat mengajukan loan dengan realiasi di lapangan sama atau tidak. "Bisa jadi studi kelayakannya bagus, tapi dilapangan projek tidak jalan. Kalau idak jalan kita harus bayar commitment fee," katanya.

Dengan audit tersebut, akan terlihat penyebab sebuah proyek yang dikerjakan menggunakan biaya pinjaman luar negeri tidak berjalan lancar. "Apakah masalahnya di kementerian teknis atau dimana. Jadi Tahapannya banyak. Proses negoisiasi hutang sampai implementasi di lapangan," kata Hasan.

Menurut Hasan, dalam mengelola pinjaman, beberapa cara yang dianut pemerintah. Dalam program utang itu pemerintah tidak menyebutkan dananya untuk proyek apa saja. "Yang jelas untuk menutup defisit," katanya.

Hal itu, sama seperti menjual obligasi di dalam negeri yang uangnya tidak secara spesifik ditujukan untuk menggarap projek tertentu. "Tapi dicampur dengan dana penerimaan pajak untuk membiayai belanja operasional dan modal."

"Sedangkan dalam project loan itu jelas, si pemberi pinjaman dalam perjanjian ini hanya digunakan untuk projek tertentu, karena dalam perjanjian sudah dibahas sebelum loan agreement ditandatangani."

ANGGA SUKMA WIJAYA

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya