Pusat Minta Pemerintah Daerah Tekan Belanja Pegawai
Reporter
Editor
Jumat, 17 Agustus 2012 08:59 WIB
TEMPO/ Nickmatulhuda
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menyatakan pemerintah daerah seharusnya mengurangi belanja pegawai. Azwar meminta agar hal ini bisa dilakukan secara bertahap karena dia menyadari hal ini sulit dilakukan dalam waktu dekat.
"Kalau bisa anggarannya turun atau flat, secara persentase anggarannya bisa berkurang," kata ketika ditemui di gedung DPR RI usai menghadiri pembacaan Pidato RAPBN 2013 oleh Presiden, Kamis, 16 Agustus 2012 malam.
Azwar mengatakan pihaknya akan terus mengkaji berapa besar porsi belanja pegawai yang ideal. Ini akan tergantung kepada besar anggaran setiap instansi dan jumlah pegawai mereka.
Tahun 2013 pemerintah berencana menaikkan gaji PNS secara proporsional. PNS dengan gaji lebih rendah akan mendapat kenaikan lebih tinggi. "Rata-ratanya 7 persen. Biasanya yang lebih kecil, kenaikannya lebih besar. Yang kecil mungkin naik 7 persen yang besar mungkin 6 persen, kata Azwar.
Azwar mengatakan akan segera menyusun aturan penyesuaian gaji yang dianggarkan pada RAPBN 2013 ini. Alokasi belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun.
Presiden SBY dalam pidato RAPBN di hadapan 477 anggota DPR RI menyatakan kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok PNS, anggota TNI dan Polri disesuaikan dengan tingkat inflasi. Pemerintah juga akan menaikkan gaji hakim yang sebelumnya dikeluhkan tak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya.
ASN Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh, Stafsus Sri Mulyani: Bukan Hal Baru, Justru Mengatur Agar Tidak Ugal-ugalan
14 Mei 2023
ASN Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh, Stafsus Sri Mulyani: Bukan Hal Baru, Justru Mengatur Agar Tidak Ugal-ugalan
Aparatur sipil negara atau ASN mendapat tunjangan multivitamin atau makanan penambah daya tahan tubuh. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo ikut buka suara.
