Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers mengenai anggaran perjalanan luar negeri lembaga negara di Jakarta. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis 16 Agustus 2012 ini dijadwalkan membacakan nota keuangan Rancangan APBN 2013 mendatang. Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan berharap dalam nota keuangan itu, pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan pertanian dan peternakan.
“Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi yang paling banyak melibatkan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, Rabu 15 Agustus 2012.
Menurutnya, selama ini anggaran belanja yang disusun pemerintah lebih banyak diprioritaskan pada belanja pegawai dan belanja barang. "Padahal peningkatan belanja tidak secara signifikan berdampak pada masyarakat,” kata Yuna dalam diskusi bertema ‘RAPBN Alternatif 2013 Menuju APBN Konstitusional’, di Hotel Harris Jakarta.
Dalam kurun lima tahun terakhir, Yuna menunjuk ada pertumbuhan belanja pegawai sekitar 20 persen. Pada 2012 misalnya alokasi belanja pegawai mencapai Rp 215,8 triliun dan diperkirakan akan menjadi Rp 258 triliun pada 2013.
Salah satu pos yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai adalah pelaksanaan remunerasi. Nyatanya kata Yuna, program remunerasi tidak berhasil meningkatkan kinerja pegawai. "Dirjen Pajak misalnya yang mendapat remunerasi di tahap awal justru masih banyak terdapat mafia pajak."
Kenaikan anggaran belanja pegawai juga dinilai tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap publik. Karenanya, koalisi meminta pemerintah lebih ketat dalam mengalokasikan belanja untuk pegawai. Koalisi menawarkan anggaran belanja pegawai pada APBN 2013 cukup Rp 221,7 triliun atau naik 2,8 persen dari tahun APBN 2012.
Koalisi juga mengkritik lemahnya pengawasan anggaran DPR. Selama ini, dalam pembahasan APBN, legislatif cenderung hanya melihat pembagian angka-angka. Bahkan tak jarang pembahasan anggaran sarat dengan politik transaksional. "Pembahasan cenderung tidak menyentuh arah kebijakan anggaran yang prorakyat."
Koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai selama ini APBN masih disusun defisit sehingga memberi ruang inefisiensi dan praktek koruptif. APBN juga masih tergantung pada utang luar negeri. "Besaran alokasi anggaran masih belum mencerminkan masalah dasar pembangunan nasional."
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
