TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi memprediksi akan terjadi penurunan angka pajak penghasilan (PPh) dari pengusaha.
"Memang akan terjadi penurunan, kerena keuntungan juga turun," kata Sofjan kepada Tempo, kemarin.
Menurut Sofjan, penurunan terutama terjadi dari komoditas yang mengalami penurunan harga ekspor.
Ia menjelaskan, jatuhnya harga ekspor tersebut menyebabkan profit perusahaan menurun. Sofjan menuturkan, penurunan paling besar terjadi pada sektor batubara, kelapa sawit, serta karet. Selain itu, kata Sofjan, para pengusaha harus mengeluarkan biaya besar untuk 'logistic cost' karena infrastruktur yang kurang memadai.
Sofjan menambahkan, kenaikan upah buruh ikut mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi penurunan keuntungan, Sofjan mengungkapkan, pengusaha ajan berupaya menekan 'cost' agar tetap bisa kompetitif.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan akan berupaya menggenjot kenaikan pendapatan pajak sesuai permintaan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Meskipun saat ini dari sisi penerimaan pajak terdapat perlambatan akibat krisis ekonomi yang melanda dunia.
"Di semester II tahun ini kami sudah merasakan terjadi kelambatan di dalam perpajakan. Tahun depan juga diperkirakan masih sama karena dampak krisis global," ujar Fuad ketika dijumpai di Kementerian Keuangan.
Perlambatan terutama terjadi dari penerimaan pajak penghasilan (PPh). Banyak perusahaan yang setoran pajak penghasilannya ini menurun akibat krisis ekonomi.
MARIA YUNIAR | GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita ekonomi lainnya:
Ekonomi Indonesia Tumbuh, Kelas Menengah Bahagia
Papua Masih Daerah Termiskin di Indonesia
Menteri Hatta Belum Tahu Ada Impor Buah Israel
42 Ribu Barrel Minyak RI Hilang Setiap Hari
Pemerintah Siapkan untuk Kebijakan Bendung Impor
Pembangunan Bandara Baru Yogya Butuh Insentif
Kehabisan Tenaga, Rupiah Kembali Melemah
Harga Minyak Brent Mulai Naik
Waspada, Krisis Pangan Kembali Mengancam
Berita terkait
Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
4 hari lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
9 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21
36 hari lalu
Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.
Baca SelengkapnyaBenarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?
36 hari lalu
Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
39 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaMendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?
41 hari lalu
Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
42 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
50 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target
23 Februari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB
9 Januari 2024
Data anggaran pertahanan yang diminta Anies dan Ganjar bukan rahasia. Ada bahaya dan risiko jika rasio utang tembus 50% terhadap PDB.
Baca Selengkapnya