TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema pembangunan industri pengolah bahan tambang menjadi produk setengah jadi di Indonesia.
Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan pihaknya akan membuat peta tersebut dalam waktu dua minggu. “Jadi kami akan membuat road map itu setelah Kementerian ESDM membuat peta potensi mineral di Indonesia,” kata Hidayat di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2012.
Menurut Hidayat, rencana tersebut merupakan salah satu tindak lanjut instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat hilirisasi industri. Hilirisasi industri itu disebutnya akan diperkuat untuk sektor industri mineral.
“Karena ada tiga industri yang menjadi fokus pemerintah, yaitu mineral, petrokimia, dan agro. Road map itu sebagai akselerasi hilirisasi industri,” ujarnya.
Indonesia saat ini membutuhkan setidaknya 30 industri smelter untuk mengolah bahan baku mineral. Hingga saat ini sudah ada 150 perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi smelter di Indonesia. “Jadi kita tidak cari investor lagi, tapi mereka yang akan cari kita,” kata Hidayat.
Dengan adanya kebijakan itu, ekspor bahan baku mineral akan dibatasi. Apalagi ekspor mineral Indonesia sejak tahun 2009 lalu mengalami lonjakan drastis yang membuat Indonesia terancam kehabisan cadangan sumber daya alam.
“Ekspor mineral kita selama empat tahun ini melonjak tajam. Bijih bauksit sampai 500 persen jadi 40 juta ton, bijih nikel 800 persen jadi 33 juta ton, bijih besi meningkat 70 persen jadi 13 juta ton, dan bijih tembaga 1.100 persen jadi 80 juta ton,” ucapnya.
Pemerintah juga, kata Hidayat, mengajak perusahaan asing yang selama ini mendapatkan pasokan sumber daya alam dari Indonesia untuk membangun pabrik di dalam negeri. Menteri Hidayat berjanji jika pemerintah akan memfasilitasi investor asing dengan memberikan sejumlah insentif. “Kami akan berikan fasilitas berupa insentif fiskal dan tax holiday.”
Hidayat menyatakan industri smelter tidak akan dikenai divestasi dan royalti untuk mengolah bahan baku. Sistem divestasi dan royalti itu, kata Hidayat, akan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya pertambangan. “Jadi kalau perusahaan smelter tidak akan kena divestasi karena masuk ke dalam sektor industri, bukan pertambangan,” katanya.
DIMAS SIREGAR
Berita ekonomi lainnya:
Ini Provinsi Pertama Penikmat Televisi Digital
Mimpi Dahlan: 60 Juta Penumpang di Bandara Soetta
Rental Mobil Mewah di Solo Panen Pesanan
Pemerintah Siapkan 500 Hektare untuk Foxconn
23 Stasiun TV Lolos Seleksi TV Digital
Demi Mobil Listrik, PLN Dirikan 10 Pom Listrik
Dahlan Serahkan Konflik Cinta Manis ke Direksi
Ramai-ramai Relokasi Perusahaan ke Surakarta
Berita terkait
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
2 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin
4 hari lalu
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
5 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
7 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
23 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
24 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
24 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
25 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
26 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
26 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca Selengkapnya