Pemerintah Akui Penyimpangan Pegawai Pajak Meningkat  

Reporter

Editor

Minggu, 15 Juli 2012 13:50 WIB

Fuad Rahmany. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, mengakui laporan masyarakat tentang penyimpangan yang dilakukan pegawai pajak meningkat. "Cukup banyak yang lapor, tapi angkanya tidak ribuan, ada beberapa puluhlah, ini lagi kami proses," ujar Fuad dalam acara sosialisasi pajak di Asrama Haji, Pondok Gede, Ahad, 15 Juli 2012.

Ia mengatakan laporan datang dari luar direktorat ataupun dari orang dalam direktorat. "Ada orang dalam, ada pihak ketiga," ucapnya. Fuad mencontohkan, kasus suap-menyuap yang melibatkan pejabat pajak Anggrah Suryo sebagai salah satu kasus yang dikembangkan dari laporan internal.

Disinggung soal pembenahan sistem rekruitmen pegawai, Fuad menilai itu bukan jaminan masalah suap-menyuap bakal tuntas. "Perekrutan dapat orang yang baik, tapi dalam kenyataannya orang bisa berubah," ucapnya. Atas dasar itu ia menjelaskan pihaknya terus melakukan pembinaan sebagai bagian dari upaya penertiban dan pencegahan.

Mengawasi pegawai pajak yang berjumlah 32 ribu itu, menurut Fuad, tidaklah mudah. "Sebanyak 32 ribu pegawai, sebagian ada yang kaya Gayus mentalnya gampang digoda. Dalam sebutan kami itu, bercanda saja, 'alim', agak lemah iman. Senang dulu sekarang, ditangkap urusan nanti," ucap dia.

Menurut Fuad, tantangan ke depan adalah bagaimana membangun sistem yang canggih untuk mendeteksi penyimpangan. "Kalau ada sistem yang begitu cepat menangkap orang yang melakukan penyimpangan, itu akan membuat orang jadi tidak berani," ucapnya. "Bagaimana membuat sistem perpajakan, bagaimana tahu tidak jujur, ini tantangan."

Saat ini, Fuad menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan kepolisian, KPK dan Kejaksaan untuk "membersihkan" direktoratnya dari penyimpangan. Penangkapan demi penangkapan sebagai hasil dari kerja sama direktoratnya dengan penegak hukum diharapkan Fuad bakal memberi peringatan kepada wajib pajak dan pegawai pajak agar tak coba-coba kongkalikong mengakali tagihan pajak.

MARTHA THERTINA


Berita terkait

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

3 Desember 2019

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK

4 Oktober 2018

Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK

Anak buah Sri Mulyani tertangkap tangan oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Oknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta

17 April 2018

Oknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta

Polisi menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak Rp 700 juta.

Baca Selengkapnya

Eks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang

1 Agustus 2017

Eks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang

Handang Soekarno sebelumnya meminta untuk ditahan di Lapas Kelas 1A karena sudah lama berpisah dengan istri dan tiga anaknya.

Baca Selengkapnya

Suap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil

24 Juli 2017

Suap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil

Dalam vonis terdakwa suap pajak Handang Soekarno, majelis hakim menyebutkan peran ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

Baca Selengkapnya

Suap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui

24 Juli 2017

Suap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui

Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Handang Soekarno dibanding tuntutan jaksa KPK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak

11 Juli 2017

Sri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak

Tiga negara yang dikenal sebagai suaka pajak, yakni Singapura,
Hong Kong, dan Swiss, siap bekerja sama.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak

10 Juli 2017

KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak

Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta terdakwa suap pajak Handang Soekarno untuk menyampaikan secara jujur pihak yang dinilai sebagai pelaku utama.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...  

10 Juli 2017

Kasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...  

Terdakwa kasus suap pajak, Handang Soekarno, membantah dirinya merupakan inisiator terjadinya pertemuan antara PT EKP dan pejabat Ditjen Pajak.

Baca Selengkapnya