TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli mendesak masyarakat dan DPR untuk bertindak dan menyerukan dilakukannya penghentian atau moratorium privatisasi sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Menurut Rizal, melanjutkan privatisasi oleh pemerintahan yang tidak kredibel dan tidak transparan merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan merugikan negara. ?Disamping itu, privatisasi asal-asalan oleh pemerintahan Megawati akan berdampak pada pengkhianatan sejarah bangsa,? katanya kepada wartawan dalam pembacaan sikap antidivestasi BNI di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Selasa (10/2) Rizal, yang ketika itu didampingi Komisaris BNI, Drajad H. Wibowo, Komisaris Bank Permata Ichsanudin Noorsy, Pengamat Ekonomi INDEF Iman Sugema, Didik J Rachbini dan Aviliani, Ekonom Sri Edi Swasono dan pengamat perminyakan Kurtubi, menyatakan bahwa pemerintah Megawati jauh lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. "Ini karena Orde Baru mendapat setoran dari proses investasi sementara pemerintah Mega mendapat setoran dari proses divestasi," katanya Dalam pandangan Rizal, pemerintah Orde Baru masih memiliki nilai tambah karena untuk mencari setoran KKN, mereka mendapatkannya dengan menciptakan investasi dalam negeri dan mengundang investasi asing. "Mereka kasih fasilitas ke kroni-kroninya untuk investasi. Nilai tambahnya menciptakan lapangan kerja," katanya. Sementara pemerintah Megawati justru mencari setoran untuk persiapan pemilu dengan menjual asset-asset warisan yang ada. "Tidak ada prestasi anak biologis Soekarno kecuali dengan menjual asset-asset warisan. Tidak peduli apakah memiliki arti historis atau tidak," katanya. Rizal lalu menunjuk kasus penjualan Indosat, penjualan PT Dirgantara Indonesia dan terakhir rencana penjualan bandara Soekarno-Hatta, yang menurutnya merupakan pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. ?Makanya ada pernyataan dari sebagian kalangan, kalau Bandara Soekarno-Hatta mau dijual, sebaiknya bandara yang dijual bagian Soekarno saja, sedangkan bagian Hatta jangan dijual,? kata Rizal yang disambut tawa hadirin. Ekonom Sri Edi Swasono yang merupakan menantu Bung Hatta, ikut tersenyum lebar. Menurut Rizal, penjualan mayoritas saham BNI dengan jangka waktu yang dipaksakan merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dari menteri BUMN. "Kerjanya sudah mirip kernet angkot, cuma mengejar setoran untuk pemilu, tidak peduli negara dirugikan atau tidak," katanya. Penjualan saham mayoritas BNI pada saat terjerembab (distress) akibat skandal manipulasi L/C senilai Rp 1,7 triliun jelas akan menyebabkan harga jualnya anjlok. "Di seluruh dunia, nilai saham perusahaan yang mengalami distress pasti jauh lebih rendah dari nilai aslinya," urainya. Selain itu, keinginan untuk menjual asset-asset warisan melalui mekanisme strategic sale dan private placement dan bukan melalui mekanisme go publicmenunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk dapat melakukan negosiasi di belakang layar yang tidak transparan dan besar kemungkinan akan merugikan negara. ?Jika pemerintah memang berniat jujur, mekanisme go public jauh lebih transparan dan fair ketimbang mekanisme strategic sale yang penuh dengan negosiasi pat gulipat," katanya dengan nada tinggi. Sementara itu ekonom Sri Edi Swasono menyatakan bahwa yang terjadi sekarang ini adalah kejahatan moral yang luar biasa. Selain karena alasan-alasan tadi, Sri Edi juga mengungkapkan bahwa proses divestasi yang diharapkan akan membawa arus modal masuk sesungguhnya tidak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari bank-bank yang telah diambil alih asing seperti BCA dan Danamon yang ternyata justru setelah didivestasi mengeluarkan surat utang atau menerbitkan obligasi. Amal Ihsan - Tempo News Room