Pekerja memperbaiki kapal nelayan di galangan kapal di Muara Baru, Jakarta, Selasa (6/3). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi per April 2012 mendatang. "Kami sangat keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi, terutama untuk nelayan," kata Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, Kamis, 15 Maret 2012.
Menurut Yussuf, harga BBM subsidi untuk nelayan sebesar Rp 4.500 per liter yang berlaku saat ini hanya cukup untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Pada akhirnya, mereka tetap terjerat dalam kemiskinan.
"Bisa dibayangkan jika harga BBM subsidi dinaikkan lagi. Nasib nelayan akan lebih terpuruk dan angka kemiskinan akan bertambah besar," ujarnya.
Yussuf menyatakan ketika harga solar dinaikkan pemerintah pada 2005 lalu dari Rp 2.100 menjadi Rp 4.300 per liter, hal itu tersebut telah membuat kondisi nelayan terpuruk. Walhasil, untuk membiayai kehidupan keluarganya, mereka mengkonversi solar dengan minyak tanah yang jauh lebih murah. Padahal, mereka sadar bahwa minyak tanah akan merusak mesin kapal mereka. "Tapi tindakan itulah yang dapat menolong mereka dari kelaparan dan keterpurukan," ucap dia.
Kemudian, kata Yussuf, pada 2008 lalu pemerintah kembali menaikkan harga solar menjadi Rp 4.500 dan kemudian menjadi Rp 5.500 per liter. Kondisi itu kembali memperparah kehidupan nelayan dan membuat mereka menjadi bangkrut. Meski pada 2009 lalu pemerintah menurunkan harga BBM subsidi menjadi Rp 4.500 per liter, menurut Yusuf, "Hal itu tidak mampu menolong keterpurukan dan kemiskinan nelayan," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM per April 2012 nanti. Rencana itu memunculkan penentangan dari berbagai pihak. Demonstrasi penentangan terhadap rencana kenaikan harga BBM terjadi di berbagai pelosok negeri.
DPP HNSI sendiri mewakili 33 dewan pimpinan daerah di tingkat provinsi, 354 dewan pimpinan cabang di tingkat kabupaten dan kota. Perhimpunan ini mewakili lebih kurang 17 juta anggota yang merupakan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pantai yang hidupnya tergantung dari penangkapan dan budi daya ikan di laut dan air tawar.
