TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pengambilan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak merupakan jalan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga ditempuh dengan memikirkan nasib masyarakat kecil.
“Jadi tidak benar kalau kenaikan BBM itu merugikan masyarakat,” kata dia seusai membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan, Rabu, 7 Maret 2012.
Pemerintah mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik diberlakukan serempak pada 1 April mendatang. Harga bahan bakar jenis Premium dan solar naik menjadi Rp 6.000 dari Rp 4.500 per liter, sedangkan tarif listrik akan naik secara bertahap, 3 persen setiap triwulan.
Dalam draf usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, pemerintah mengusulkan kenaikan subsidi BBM dari Rp 123,5 triliun menjadi Rp 137,3 triliun. Adapun subsidi listrik membengkak menjadi Rp 90 triliun dari Rp 44,9 triliun.
Menurut Hatta, kenaikan ini diperlukan untuk melindungi sekitar 30 persen atau 18,5 juta masyarakat miskin. Sebab pada kenyataannya, selama ini BBM subsidi tidak tepat sasaran. “BBM subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang relatif mampu. Sebagian besar habis di kendaraan roda empat,” kata Hatta.
Hatta menambahkan, jika membiarkan BBM tetap disubsidi, justru pemerintah membiarkan masyarakat miskin tidak mendapat bantuan. Dengan kebijakan kenaikan ini, Hatta mengharapkan alokasi subsidi bisa dialihkan untuk menyediakan dana untuk pendidikan, rumah sakit, pembangunan infrastruktur, dan irigasi pertanian.
AYU PRIMA SANDI
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
14 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
57 hari lalu
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya