TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat berniat menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan salah satu energi baru, yaitu shale gas atau gas alam yang ada di batuan dangkal. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat, David Sandalow, menyatakan pengembangan shale gas memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat serta teknologi tinggi.
Belajar dari pengalaman negaranya sekitar 5-6 tahun lalu belum banyak yang mengetahui dan memanfaatkan potensi dari gas tersebut. Tapi saat ini shale gas sudah menyumbang 30 persen produksi gas Amerika. "Diproyeksikan akan berkembang menjadi 49 persen di 2035," ujarnya, kemarin.
Dengan produksi gas Amerika yang melimpah ini harga gas di pasar menjadi lebih terjangkau. Saat ini rata-rata harga gas di Amerika berada di bawah harga pasar, yaitu sekitar US$ 3 per juta british thermal unit (MBTU). "Harga itu tanpa subsidi dari pemerintah."
Ia menilai pengembangan gas tersebut di Indonesia sangat memungkinkan selama ada kepastian peraturan dan iklim investasi. Shale gas merupakan hasil dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi.
Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki sumber daya shale gas sebanyak 570 triliun kaki kubik (tcf).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menjabarkan pertemuan kemarin adalah langkah pertama dan lebih pada proses pembelajaran Indonesia atas suksesnya pengelolaan shale gas di Amerika. Saat ini pemerintah sedang mengkaji hal tersebut, bahkan menjamin pergantian biaya produksi atau cost recovery hingga 100 persen selama memenuhi peraturan.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas
23 Februari 2024
Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.
Baca SelengkapnyaPenyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar
3 Januari 2023
BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas
24 November 2022
Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas
23 November 2022
Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.
Baca SelengkapnyaKepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar
23 November 2022
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaEks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
Baca SelengkapnyaTemuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif
21 Juli 2022
SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.
Baca SelengkapnyaArus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen
25 April 2022
BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu
24 Oktober 2021
Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil
Baca SelengkapnyaJoe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas
22 Januari 2021
Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya