TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Perikanan dan Kelautan, Saut Hutagalung menyatakan hingga kini masih melakukan verifikasi terhadap hasil temuan pemerintah Hong Kong yang menyebut ikan asal Indonesia mengandung merkuri 0,93 ppm. Saut berjanji, hasil verifikasi bisa dikeluarkan.
"Hingga hari ini kami belum bisa mengklarifikasi ke otoritas Hong Kong. Di sana masih libur Imlek," kata Saut saat dihubungi, Selasa, 24 Januari 2012.
Selama ini yang diekspor ke Hong Kong ada beberapa jenis ikan dan udang. Salah satu di antaranya jenis ikan yang paling banyak diminta pembeli di wilayah itu adalah ikan kerapu hidup.
"Tetapi jenis ikan apa yang ditengarai mengandung merkuri dan seperti apa kontainer pengiriman ikan kita itu, kami belum tahu," ujar Saut.
Pengamat perikanan dari Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, menduga ada kemungkinan laporan tersebut sebagai bagian dari tindakan retaliasi dari Cina terhadap penolakan ekspor dari negeri itu oleh Indonesia. Sebab, Hong Kong bukanlah wilayah yang memiliki wilayah perairan dan jumlah nelayan yang perlu dilindungi dari ancaman produk impor. "Pada satu sisi, Hong Kong sangat membutuhkan produk perikanan kita.”
Sehingga, sangat kecil kemungkinan laporan tersebut merupakan bagian dari instrumen hambatan non tarif pemerintah Hong Kong untuk menghambat ekspor ikan Indonesia. "Tetapi ini masih perlu klarifikasi lebih jauh, karena Hong Kong meski bagian dari Cina tetapi menjadi wilayah otonom,” katanya.
Meski demikian, Arif tak memungkiri kemungkinan ikan asal Indonesia tercemar merkuri, terutama ikan yang ditangkap di beberapa wilayah yang mengalami pencemaran laut seperti teluk Jakarta. Tetapi, lanjut dia, wilayah perairan di Indonesia yang saat ini tercemar merkuri kurang dari 5 persen.
Dia menegaskan, meski isu kandungan merkuri tersebut nantinya tidak terbukti, pemerintah diharapkan tetap melakukan pembenahan terhadap manajemen ekosistem wilayah perikanan dan penangkapan ikan. "Sebab, sumber daya perikanan Indonesia saat ini sudah dalam tahap kritis," ucapnya.
Dia menyebut, dari potensi lestari yang mencapai 6,4 juta ton per tahun yang dieksploitasi mencapai 5,3 juta ton saban tahun. "Bahkan, beberapa wilayah seperti di Laut Jawa dan Arafura sudah overfishing, akhirnya wilayah yang ekosistemnya tercemar pun menjadi sasaran," kata Arif.
ARIF ARIANTO
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
6 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
6 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
17 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
28 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
47 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
47 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
47 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
48 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
48 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
5 Maret 2024
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya