TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan meningkatnya peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) bisa membuat biaya utang pemerintah lebih efisien.
Ditemui usai mengikuti seminar tentang Otoritas Jasa Keuangan, Rabu, 21 Desember 2011, ia mengatakan dengan semakin banyaknya aliran dana ke Surat Berharga Negara (SBN) rupiah, yield (imbal hasil) akan semakin rendah.
"Ini berarti dana untuk membangun infrastruktur dan pembiayaan lain akan lebih murah. Jadi bagus sekali efeknya bagi pembiayaan pembangunan," ujar dia.
Setelah mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings, yield surat utang rupiah turun sampai 15 basis poin (0,15 persen). Untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, pemerintah tengah menggarap peraturan terkait dengan rencana penerbitan sukuk negara yang berbasis proyek (project financing).
"Ini untuk membiayai proyek-proyek baru dengan dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk," katanya.
Ke depan, pemerintah bakal semakin banyak menerbitkan sukuk berbasis proyek. Pasalnya peringkat layak investasi dalam jangka panjang akan membuat banyak dana murah masuk.
"Kami akan menerbitkan instrumen jangka panjang sekitar Rp 40 triliun. Selain untuk memperpanjang durasi protofolio utang, juga untuk mengurangi risiko refinancing dan pembiayaan jangka panjang. " Pemerintah yakin instrumen utang jangka panjang akan bermanfaat bagi pertumbuhan sektor riil.
ALWAN RIDHA RAMDANI
Berita terkait
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
6 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
26 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
54 hari lalu
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T
57 hari lalu
Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong
58 hari lalu
NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi
59 hari lalu
Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
59 hari lalu
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
59 hari lalu
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah
59 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta
29 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024
Baca Selengkapnya