TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2011 tumbuh 20,4 persen atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan alami sebesar 12,2 persen. Total realisasi penerimaan pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi mencapai Rp 634 triliun atau mencapai 83,14 persen dari target penerimaan pajak APBN-Perubahan tahun 2011 sebesar Rp 763 triliun.
"Direktorat terus melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak Bendahara, " ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi dalam siaran pers, Kamis, 15 Desember 2011.
Untuk mencapai target penerimaan pajak, selain melakukan pengawasan penyerapan pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan bendahara, pemerintah tetap melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak."Kami akan mengoptimalkan pemanfaatan data internal maupun eksternal," ujarnya.
Ia menegaskan langkah yang diambil untuk optimalisasi penerimaan pajak, lembaganya menggunakan basis data Direktorat Jenderal Pajak, data feeding antar Kantor Pelayanan Pajak serta data yang berasal dari media Internet. "Dengan berbagai upaya dan langkah yang dilakukan Direktorat Pajak, penggalian potensi penerimaan pajak bisa dilakukan secara optimal.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, menegaskan akan melakukan perbaikan administrasi, melanjutkan sensus pajak perusahaan pada tahun mendatang, dan memperbaiki cara kerja petugas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Selain itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji besaran pajak buat usaha kecil menengah dan nilai pajak pertambahan nilai. "Beleidnya belum final sampai sekarang. Masih banyak usulan yang mesti disampaikan ke menteri dari Apindo dan Kadin. Kami baru minta izin prakarsa dari Presiden," ujarnya.
ALWAN RIDHA RAMDANI
Berita terkait
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami
1 September 2023
Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.
Baca SelengkapnyaMengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa
28 Februari 2023
Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?
Baca SelengkapnyaRevisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini
1 Agustus 2019
Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut
27 Juli 2018
Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.
Baca SelengkapnyaBayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay
30 Januari 2018
PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.
Baca SelengkapnyaCara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak
10 Oktober 2017
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit
8 Januari 2016
Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.
Baca SelengkapnyaRealisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen
3 Agustus 2015
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaKantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak
3 April 2014
Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis
19 Desember 2012
Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
Baca Selengkapnya