TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Keuangan akan membatalkan komitmen utang luar negeri untuk pembiayaan perubahan iklim senilai US$ 400 juta. Kas dalam negeri dinilai sudah cukup untuk menutup biaya itu. "Komitmen utang yang dibatalkan untuk pembiayaan perubahan iklim," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, saat pembukaan Investor Gathering di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 1 Desember 2011.
Kementerian juga membatalkan lelang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 40 triliun yang awalnya akan digelar 6 Desember mendatang. Hingga saat ini, surat utang negara yang sudah terserap pasar mencapai 171,3 triliun. Pemerintah awalnya menargetkan penjulan SBN sebesar Rp 211 triliun.
Menurut Rahmat, tahun depan pemerintah akan menfokuskan pengelolaan utang surat berharga negara rupiah dalam negeri dan obligasi syariah (sukuk) yang berbasis proyek, terutama untuk infrastuktur. "Kami akan melakukan pengurangan pinjaman luar negeri secara berkelanjutan," ujarnya.
Saat ini, dari total utang pemerintah Rp 1.740 triliun, sekitar Rp 700 triliun merupakan pinjaman luar negeri atau kredit komersil dari kreditor multilateral dan bilateral.
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
59 hari lalu
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
59 hari lalu
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
