TEMPO Interaktif, Jakarta - Realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada saat ini belum mencapai separuhnya. Hal itu disampaikan dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR hari ini, Senin, 26 September 2011, di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Tahun ini Kementerian BUMN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 140,787 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk dua program, di antaranya untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya sebesar Rp 74,873 miliar dan pembinaan BUMN sebesar Rp 65,914 miliar.

Berdasarkan data hingga akhir Agustus 2011, realisasi anggaran Kementerian BUMN termasuk kegiatan-kegiatan yang dikontrakkan sebesar Rp 65,12 miliar atau 46,26 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi anggaran hingga akhir Juni 2011, di mana realisasi anggaran Kementerian BUMN termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dikontrakkan sebesar Rp 49,886 miliar atau sekitar 35,43 persen.

Hingga akhir tahun 2011 Kementerian BUMN memproyeksikan realisasi anggaran mencapai Rp 128,116 miliar, atau sekitar 91 persen. Dalam jawaban tertulis tersebut disampaikan bahwa Kementerian BUMN akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2011. Tahun lalu penyerapan anggaran Kementerian BUMN hanya sekitar 55 persen. Tahun ini Kementerian BUMN menargetkan mampu menyerap anggaran hingga 90 persen.

Untuk mendukung hal tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, di antaranya mempercepat kegiatan yang bersifat kontraktual (pengadaan barang/jasa), memonitor pelaksanaan kegiatan dengan lebih ketat, pengalihan sebagian anggaran untuk membiayai kegiatan yang masih membutuhkan tambahan pembiayaan, dan mempercepat proses realisasi anggaran bagi kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi pertanggungjawaban keuangannya belum selesai.

EVANA DEWI